Berita

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Wamenaker Noel Rusak Komitmen Presiden Prabowo Perangi Korupsi

KAMIS, 21 AGUSTUS 2025 | 13:00 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel mengundang keprihatinan Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil 

Sebab Presiden Prabowo Subianto sedang gencar menyuarakan pemberantasan korupsi terhadap para pejabat negara.

“Presiden sangat gencar menyuarakan isu-isu soal pemberantasan korupsi,” kata Nasir Djamil kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis 21 Agustus 2025. 


Menurut Nasir, perilaku korup pejabat negara tersebut seolah mencederai komitmen Presiden Prabowo yang sangat gencar menyuarakan isu pemberantasan korupsi. 

“(OTT) Wamenaker itu seperti memasukan bola ke gawang sendiri, atau gol bunuh diri,” kata Legislator PKS ini. 

Namun demikian, Nasir berpandangan bahwa dengan adanya OTT pejabat negara tersebut semakin menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak mengintervensi penegakan hukum dan KPK telah melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi dengan baik.

“Kita mendapatkan pesan bahwa Presiden itu tidak mencampuri urusan-urusan seperti ini. Kita juga mendapatkan pesan bahwa KPK itu bekerja secara independen ya, tidak diintervensi oleh kekuasaan,” kata Nasir. 

“Karenanya kita salut kepada Presiden Prabowo, karena tentu saja dia tidak berusaha untuk melakukan upaya-upaya dengan kewenangan yang dia miliki untuk mencegah terjadinya peristiwa itu, ya jadi sangat mengejutkan sebenarnya,” demikian Nasir.

Diberitakan RMOL, Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan sehingga terjaring Operasi Tangkap Tangkap (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Benar (melakukan OTT terhadap Noel). Pemerasan (terhadap) perusahaan-perusahaan," kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto kepada RMOL, Kamis siang, 21 Agustus 2025.




Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya