Berita

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Wamenaker Noel Rusak Komitmen Presiden Prabowo Perangi Korupsi

KAMIS, 21 AGUSTUS 2025 | 13:00 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel mengundang keprihatinan Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil 

Sebab Presiden Prabowo Subianto sedang gencar menyuarakan pemberantasan korupsi terhadap para pejabat negara.

“Presiden sangat gencar menyuarakan isu-isu soal pemberantasan korupsi,” kata Nasir Djamil kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis 21 Agustus 2025. 


Menurut Nasir, perilaku korup pejabat negara tersebut seolah mencederai komitmen Presiden Prabowo yang sangat gencar menyuarakan isu pemberantasan korupsi. 

“(OTT) Wamenaker itu seperti memasukan bola ke gawang sendiri, atau gol bunuh diri,” kata Legislator PKS ini. 

Namun demikian, Nasir berpandangan bahwa dengan adanya OTT pejabat negara tersebut semakin menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak mengintervensi penegakan hukum dan KPK telah melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi dengan baik.

“Kita mendapatkan pesan bahwa Presiden itu tidak mencampuri urusan-urusan seperti ini. Kita juga mendapatkan pesan bahwa KPK itu bekerja secara independen ya, tidak diintervensi oleh kekuasaan,” kata Nasir. 

“Karenanya kita salut kepada Presiden Prabowo, karena tentu saja dia tidak berusaha untuk melakukan upaya-upaya dengan kewenangan yang dia miliki untuk mencegah terjadinya peristiwa itu, ya jadi sangat mengejutkan sebenarnya,” demikian Nasir.

Diberitakan RMOL, Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan sehingga terjaring Operasi Tangkap Tangkap (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Benar (melakukan OTT terhadap Noel). Pemerasan (terhadap) perusahaan-perusahaan," kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto kepada RMOL, Kamis siang, 21 Agustus 2025.




Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya