Berita

Ilustrasi Petugas Dishub Mengatur Lalu Lintas. (Foto: Berita Jakarta)

Nusantara

Penempatan Petugas Kunci Urai Macet di TB Simatupang

KAMIS, 21 AGUSTUS 2025 | 10:25 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kemacetan yang kerap terjadi di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, disorot pimpinan Dewan Kebon Sirih Khoirudin.

Ketua DPRD menilai, masalah ini muncul akibat tingginya volume kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan saat adanya Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Kami berusaha keras untuk membuat nyaman para pengguna jalan di TB Simatupang. Tapi memang volume kendaraan dengan luas jalan itu tidak sebanding. Makanya, begitu ada perbaikan, masyarakat jadi sangat terganggu," jelas Khoirudin, lewat keterangan resminya di Jakarta, Kamis, 21 Agustus 2025.


Menurutnya, kemacetan tidak hanya merugikan secara sosial, tapi juga berdampak psikologis dan membuat pemborosan bahan bakar. 

Sebab itu, ia menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak di lapangan untuk mencari solusi agar lalu lintas bisa lebih lancar.

Menurutnya, salah satu hal yang paling mendesak adalah kehadiran petugas di lapangan. Khoirudin mendorong agar aparat kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP turun bersama-sama untuk mengatur arus lalu lintas.

"Ketika ada petugas di lapangan, pengguna jalan merasa lebih tenang. Walaupun jalannya lambat, ada giliran yang pasti, jadi tidak suntuk di jalan. Yang penting jangan sampai ada keributan," tegasnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya rekayasa lalu lintas dengan memanfaatkan jalan-jalan alternatif. Namun, ia mengingatkan agar jalur-jalur tersebut harus dilengkapi dengan rambu dan dijaga oleh petugas di persimpangan.

Ditambahkan Khoirudin, langkah ini penting untuk mencegah masalah baru seperti kendaraan yang terjebak atau justru memperpanjang kemacetan.

"Jalur alternatif itu harus ada rambu-rambunya. Tidak semua jalan bisa dilalui semua kendaraan. Kalau sampai ada yang terjebak, justru akan menimbulkan kemacetan yang lebih panjang," tandasnya.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya