Berita

Ilustrasi Petugas Dishub Mengatur Lalu Lintas. (Foto: Berita Jakarta)

Nusantara

Penempatan Petugas Kunci Urai Macet di TB Simatupang

KAMIS, 21 AGUSTUS 2025 | 10:25 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kemacetan yang kerap terjadi di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, disorot pimpinan Dewan Kebon Sirih Khoirudin.

Ketua DPRD menilai, masalah ini muncul akibat tingginya volume kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan saat adanya Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Kami berusaha keras untuk membuat nyaman para pengguna jalan di TB Simatupang. Tapi memang volume kendaraan dengan luas jalan itu tidak sebanding. Makanya, begitu ada perbaikan, masyarakat jadi sangat terganggu," jelas Khoirudin, lewat keterangan resminya di Jakarta, Kamis, 21 Agustus 2025.


Menurutnya, kemacetan tidak hanya merugikan secara sosial, tapi juga berdampak psikologis dan membuat pemborosan bahan bakar. 

Sebab itu, ia menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak di lapangan untuk mencari solusi agar lalu lintas bisa lebih lancar.

Menurutnya, salah satu hal yang paling mendesak adalah kehadiran petugas di lapangan. Khoirudin mendorong agar aparat kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP turun bersama-sama untuk mengatur arus lalu lintas.

"Ketika ada petugas di lapangan, pengguna jalan merasa lebih tenang. Walaupun jalannya lambat, ada giliran yang pasti, jadi tidak suntuk di jalan. Yang penting jangan sampai ada keributan," tegasnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya rekayasa lalu lintas dengan memanfaatkan jalan-jalan alternatif. Namun, ia mengingatkan agar jalur-jalur tersebut harus dilengkapi dengan rambu dan dijaga oleh petugas di persimpangan.

Ditambahkan Khoirudin, langkah ini penting untuk mencegah masalah baru seperti kendaraan yang terjebak atau justru memperpanjang kemacetan.

"Jalur alternatif itu harus ada rambu-rambunya. Tidak semua jalan bisa dilalui semua kendaraan. Kalau sampai ada yang terjebak, justru akan menimbulkan kemacetan yang lebih panjang," tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya