Berita

Ilustrasi Petugas Dishub Mengatur Lalu Lintas. (Foto: Berita Jakarta)

Nusantara

Penempatan Petugas Kunci Urai Macet di TB Simatupang

KAMIS, 21 AGUSTUS 2025 | 10:25 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kemacetan yang kerap terjadi di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, disorot pimpinan Dewan Kebon Sirih Khoirudin.

Ketua DPRD menilai, masalah ini muncul akibat tingginya volume kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan saat adanya Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Kami berusaha keras untuk membuat nyaman para pengguna jalan di TB Simatupang. Tapi memang volume kendaraan dengan luas jalan itu tidak sebanding. Makanya, begitu ada perbaikan, masyarakat jadi sangat terganggu," jelas Khoirudin, lewat keterangan resminya di Jakarta, Kamis, 21 Agustus 2025.


Menurutnya, kemacetan tidak hanya merugikan secara sosial, tapi juga berdampak psikologis dan membuat pemborosan bahan bakar. 

Sebab itu, ia menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak di lapangan untuk mencari solusi agar lalu lintas bisa lebih lancar.

Menurutnya, salah satu hal yang paling mendesak adalah kehadiran petugas di lapangan. Khoirudin mendorong agar aparat kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP turun bersama-sama untuk mengatur arus lalu lintas.

"Ketika ada petugas di lapangan, pengguna jalan merasa lebih tenang. Walaupun jalannya lambat, ada giliran yang pasti, jadi tidak suntuk di jalan. Yang penting jangan sampai ada keributan," tegasnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya rekayasa lalu lintas dengan memanfaatkan jalan-jalan alternatif. Namun, ia mengingatkan agar jalur-jalur tersebut harus dilengkapi dengan rambu dan dijaga oleh petugas di persimpangan.

Ditambahkan Khoirudin, langkah ini penting untuk mencegah masalah baru seperti kendaraan yang terjebak atau justru memperpanjang kemacetan.

"Jalur alternatif itu harus ada rambu-rambunya. Tidak semua jalan bisa dilalui semua kendaraan. Kalau sampai ada yang terjebak, justru akan menimbulkan kemacetan yang lebih panjang," tandasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Ini Pesan Denny Indrayana Jelang Putusan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:23

IHSG Melesat 1,21 Persen, Rupiah Jauhi Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:12

Menhaj Godok Kunjungan Wisata Jemaah Haji dan Umrah ke Yordania

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:11

Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:09

Penempatan Manajer Sesuai Karakter Wilayah Jadi Kunci Keberhasilan Kopdes

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:04

Komisi III DPR Dukung Perombakan Pejabat Polri untuk Regenerasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:58

Komoditas Pangan Jadi Penyumbang Utama Inflasi di Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:50

Ferry Juliantono Dorong Kolaborasi Kampus dan Pemda Kembangkan Koperasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:44

KPK Ingatkan Nusron Wahid soal Kewajiban Hadiri Panggilan Penyidik

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:40

Penampakan Tumpukan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:39

Selengkapnya