Berita

Presiden PKS, Almuzzammil Yusuf. (Foto: Humas PKS)

Politik

Upaya Prabowo Berantas Korupsi Harus Didukung Pengesahan RUU Perampasan Aset

KAMIS, 21 AGUSTUS 2025 | 09:53 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

RMOL. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan.

“PKS mendukung penuh upaya Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi, khususnya dalam membongkar kasus-kasus besar yang telah merugikan negara," ujar Presiden PKS, Almuzzammil Yusuf, seperti dikutip redaksi melalui keterangan resminya di Jakarta, Kamis, 21 Agustus 2025.

Menurutnya, visi Presiden Prabowo tentang pemberantasan korupsi harus disambut dengan komitmen kuat dari para legislator di DPR RI. Salah satunya melalui dukungan terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.


“Tidak boleh ada ruang dan tempat yang nyaman untuk menyembunyikan hasil kejahatan di negeri ini. Karena itu, PKS mendorong agar RUU Perampasan Aset segera disahkan demi melindungi uang dan aset negara,” tegas Almuzzammil.

Selain itu, PKS juga mendukung langkah Presiden Prabowo dalam penghapusan tantiem bagi Komisaris dan Direksi BUMN. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah nyata memperbaiki tata kelola BUMN, menciptakan efisiensi, serta menghapus stigma bahwa BUMN hanya dijadikan komoditas politik.

Ia mengutip keterangan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, negara berpotensi menghemat hingga Rp18 triliun dari pemangkasan tantiem tersebut.

“PKS berpandangan sikap tegas Presiden Prabowo harus diikuti dengan upaya perbaikan kinerja BUMN. Dengan demikian, BUMN dapat kembali ke khitahnya sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Almuzzammil.

Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

Keputusan Pemerintah Batasi Ekspor Gas ke Singapura Sangat Tepat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:57

IHSG, Selat Malaka dan Ujian Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:41

MKD Diminta Bersikap Tegas Sikapi Laporan Dugaan KDRT Anggota Dewan

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:20

Singapura, Dino Patti Djalal dan Opini Sesat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:45

Bareskrim Tahan WN Taiwan Manajer Kapal Pengangkut 1 Ton Ketamin

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:26

Haji Isam dan Kutukan Demokrasi Mahal

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:50

Kinerja Sektor Hukum Era Prabowo-Gibran Makin Bertaring

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:24

Temui Mendikdasmen, DPR Minta Gerakan Lawan Bullying Diperkuat Lintas Sektor

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:09

Balas Singapura! Bahlil Bakal Bangun PLTN di Batam

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:18

Pelabuhan Sabang Didorong jadi Hub Internasional yang Ramah Lingkungan

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:17

Selengkapnya