Berita

Presiden PKS, Almuzzammil Yusuf. (Foto: Humas PKS)

Politik

Upaya Prabowo Berantas Korupsi Harus Didukung Pengesahan RUU Perampasan Aset

KAMIS, 21 AGUSTUS 2025 | 09:53 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

RMOL. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan.

“PKS mendukung penuh upaya Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi, khususnya dalam membongkar kasus-kasus besar yang telah merugikan negara," ujar Presiden PKS, Almuzzammil Yusuf, seperti dikutip redaksi melalui keterangan resminya di Jakarta, Kamis, 21 Agustus 2025.

Menurutnya, visi Presiden Prabowo tentang pemberantasan korupsi harus disambut dengan komitmen kuat dari para legislator di DPR RI. Salah satunya melalui dukungan terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.


“Tidak boleh ada ruang dan tempat yang nyaman untuk menyembunyikan hasil kejahatan di negeri ini. Karena itu, PKS mendorong agar RUU Perampasan Aset segera disahkan demi melindungi uang dan aset negara,” tegas Almuzzammil.

Selain itu, PKS juga mendukung langkah Presiden Prabowo dalam penghapusan tantiem bagi Komisaris dan Direksi BUMN. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah nyata memperbaiki tata kelola BUMN, menciptakan efisiensi, serta menghapus stigma bahwa BUMN hanya dijadikan komoditas politik.

Ia mengutip keterangan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, negara berpotensi menghemat hingga Rp18 triliun dari pemangkasan tantiem tersebut.

“PKS berpandangan sikap tegas Presiden Prabowo harus diikuti dengan upaya perbaikan kinerja BUMN. Dengan demikian, BUMN dapat kembali ke khitahnya sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Almuzzammil.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya