Analis Politik Media Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45), Salma Nihru (tengah) dan Analis Maha Data LAB 45, Ali Nur Alizen dalam acara Seminar Nasional LAB 45 dengan tema 'Refleksi Delapan Dekade dan Proyeksi Indonesia 2045' di Gedung Perpusnas RI, Jakarta, Rabu 20 Agustus 2025. (Foto: Dok LAB 45)
Media mempunyai peran yang sangat krusial dalam menopang demokrasi. Dalam hal ini media memainkan perannya pada lima fungsi.
Demikian disampaikan Analis Politik Media Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45), Salma Nihru dalam acara Seminar Nasional LAB 45 dengan tema 'Refleksi Delapan Dekade dan Proyeksi Indonesia 2045' di Gedung Perpusnas RI, Jakarta, Rabu 20 Agustus 2025.
"Menyampaikan informasi, mengawasi kekuasaan, fasilitator perdebatan, forum pertukaran perspektif, menyajikan keragaman representasi. Serta mewadahi partisipasi publik," kata Salma.
Dalam perjalanan media massa di Indonesia, Salma menyoroti terkait kebebasan pers. Kebebasan media kerap terhambat oleh intervensi negara serta kepentingan elite ekonomi.
"Media juga menghadapi disrupsi teknologi. Hal itu mengubah pola produksi, distribusi, dan konsumsi informasi," kata Salma.
Selain itu, Salma menyinggung perjalanan media massa. Pada permulaan kemerdekaan, media massa senantiasa lantang menyuarakan perjuangan di tengah tekanan Belanda dan Jepang.
"Setelah pengakuan kedaulatan, jumlah media cetak melonjak, partai pun kian masif mendirikan media massa. Menjadikannya subjek dan objek politisasi menjelang Pemilu 1955," kata Salma.
Situasi ini, kata Salma, memunculkan
hidden type of soft concentration. Memasuki era Demokrasi Terpimpin, Salma menjelaskan, kontrol negara atas media massa semakin menguat.
"Pemerintah zaman Orde Lama menentukan ideologi, memberlakukan pengaturan izin terbit, melakukan pembredelan, hingga melanggengkan hegemoni negara. Melalui monopoli Antara dan TVRI, sampai mewajibkan afiliasi politik," kata Salma.
Sementara itu, Analis Maha Data LAB 45, Ali Nur Alizen membeberkan, lanskap media massa pasca reformasi. Pergerakan media setelah reformasi, bergerak dari dominasi politik menuju dominasi kapital.
"Era ini ditandai dengan pergeseran radikal melalui deregulasi yang membuka ruang kebebasan pers. Kebijakan seperti penghapusan SIUPP, pembubaran Departemen Penerangan, pembentukan lembaga independen sebagai regulator media, mengakhiri monopoli negara," kata Alizen.
Meski begitu, menurut Alizen, teknologi digital membuat dinamika ini semakin rumit. Konvergensi dan ekspansi industri media melalui merger dan akuisisi, mendorong persaingan ketat yang sulit dihadapi oleh media kecil.
"Akibatnya, media berguguran sementara kepemilikan terkonsentrasi pada segelintir korporasi. Konsentrasi media ini juga diperburuk oleh afiliasi politik pemilik," demikian Alizen.
