Berita

Fahri Hamzah. (Foto: Dokumentasi Korbid Komunikasi Gelora).

Politik

Prabowo Ingin DTSEN Tuntas untuk Pastikan Data Kemiskinan Lebih Akurat

SELASA, 19 AGUSTUS 2025 | 19:08 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi langkah penting dalam perang melawan kemiskinan di Indonesia. Pendataan presisi dan terintegrasi akan memastikan program pemerintah berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.

Demikian ditegaskan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, dalam keterangan tertulis yang diterima RMOL di Jakarta, Selasa 19 Agustus 2025.

"Pak Prabowo sangat ngotot agar kita punya sistem pendataan sosial ekonomi yang presisi dan terintegrasi," kata Fahri.


Ia menegaskan, tantangan pengentasan kemiskinan di Indonesia masih sangat besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan terdapat 2,38 juta orang (0,85 persen) yang hidup dalam kondisi miskin ekstrem, 25 juta orang (9 persen) miskin, serta 67 juta orang (24 persen) dalam kategori rentan miskin.

Karena itu, Presiden Prabowo menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) No.4 Tahun 2025 tentang DTSEN pada 2 Februari lalu.

Inpres tersebut mengamanatkan konsolidasi seluruh data penerima manfaat program sosial agar terintegrasi dan terdigitalisasi dalam satu sistem.

"Dengan data tunggal, masing-masing instansi pemerintah dapat menjalankan program pengentasan kemiskinan sesuai target per desil penduduk, hingga by name by address. Program tidak lagi tumpang tindih lintas kementerian," jelas Fahri.

Ia juga menyoroti persoalan kebocoran subsidi yang selama ini terjadi akibat lemahnya sistem pendataan. Salah satu temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), menurutnya, menunjukkan ada 10 juta rekening penerima subsidi bansos yang salah sasaran.

"Bahkan ada 41.000 rekening pegawai BUMN, dokter, hingga bos perusahaan yang menikmati subsidi. Hal ini seharusnya bisa dicegah jika kita punya sistem digitalisasi data tunggal," ujarnya.

Fahri menambahkan, sistem berbasis digital akan meminimalkan interaksi langsung antara pejabat dan penerima manfaat. Dengan begitu, keputusan distribusi bansos dan subsidi lebih objektif, sesuai data dan prioritas kebijakan, bukan karena kepentingan orang per orang.

Ia mencontohkan backlog kepemilikan rumah di Indonesia masih sekitar 10 juta keluarga, rumah tidak layak huni mencapai 20 juta keluarga, serta 6 juta keluarga miskin ekstrem yang bahkan tidak memiliki hunian.

"Program pembangunan 3 juta rumah per tahun jelas belum cukup. Karena itu, sesuai arahan Presiden, kita harus merancang kebijakan yang efisien dan tepat sasaran berdasarkan skala prioritas," katanya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya