Rancangan APBN 2026 Membingungkan

Rincian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal APBN 2026 yang disampaikan pemerintah tidak jelas dan bertolak belakang antara tujuan utama dan kinerja.

Demikian disampaikan ekonom senior dari Bright Institute Profesor Awalil Rizky dalam acara Forum Insan Cita secara virtual dengan tema "Bagaimana Kondisi, Pencapaian dan Tantangan Sosial-Ekonomi Indonesia Setelah 80 Tahun Indonesia Merdeka" di Jakarta, Senin malam, 18 Agustus 2025.

“Ini APBN apa? Antara judul maunya apa, dengan rinciannya itu bertolak belakang semua. Mau efisiensi kok begitu?” kata Prof Awalil.

Ia mengurai, pada awal era pemerintahan Presiden Soeharto, ada paradigma pembangunan atau pengelolaan ekonomi yang menempatkan modal sebagai faktor terpenting lalu pertumbuhan ekonomi menjadi episentrum.

“Lalu pertumbuhan ekonomi menjadi episentrum tidak hanya oleh kebijakan, bahkan wacana para ekonom. Secara teoritis awalnya dulu dijelaskan oleh buku teks dan entah atau tentu sadar ya ini acuan umum,” kata Prof Awalil.

Namun, ia berpandangan saat ini ada kesenjangan antara modal dan tabungan yang dimiliki Indonesia. Menurutnya, hal ini disebabkan karena pendapatan yang sangat rendah dari segala sektor.

“Kenapa tabungan nggak cukup? Karena fungsi dari pendapatan, padahal pendapatannya rendah. Ya sudah, kalau mau maju, nggak mungkin dengan tabunganmu. Ini betul-betul melawan peringatan Pak Hatta (Wapres pertama RI),” demikian Prof Awalil.

Diketahui, postur APBN 2026 dengan proyeksi pendapatan negara mencapai Rp3.147,7 triliun, atau tumbuh 9,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

Target ini didorong oleh peningkatan penerimaan pajak serta optimalisasi penerimaan dari kepabeanan dan cukai, meski PNBP sedikit mengalami penurunan.