Berita

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga (Foto: Dokumen Pribadi)

Politik

Menteri Karding, Sekolah Rakyat Bukan Mendidik Anak Bangsa jadi Imigran

SENIN, 18 AGUSTUS 2025 | 13:47 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding soal kelas migran di Sekolah Rakyat menuai kritik. Karding dianggap tidak paham tujuan Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto.

“Penegasan Karding mengesankan Sekolah Rakyat Menengah Atas seolah dìsiapkan untuk menjadi migran. Ini tidak sejalan dengan tujuan didirikan sekolah rakyat,” kata pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga  Ritonga melalui sambungan telepon kepada RMOL di Jakarta, Senin 18 Agustus 2025.

Menurut Jamiluddin, tujuan utama Sekolah Rakyat adalah menyediakan akses pendidikan gratis dan berkualitas, khususnya bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, dengan tujuan memutus mata rantai kemiskinan. 


Sekolah Rakyat juga berupaya membekali siswa dengan keterampilan, pola pikir positif, dan nilai-nilai luhur, agar mereka bisa mandiri dan menjadi agen perubahan. 

Jamiluddin menilai keberadaan kelas migran bisa menjadi boomerang dengan tujuan awal program Sekolah Rakyat.

"Perlu dipikir ulang memasukkan mata pelajaran migran sebagai ekstrakurikuler di sekolah rakyat. Sebab bisa saja nanti dipersepsi bahwa sekolah rakyat justru mendidik anak bangsa untuk menjadi imigran,” pungkasnya.

Pernyataan disampaikan Menteri Karding saat mengunjungi SMA Negeri 13 Bekasi, sekolah perintis program Sekolah Rakyat, Kamis 14 Agustus 2025.

Karding mendorong agar sekolah rakyat mengakomodasi program kelas migran menjadi kegiatan ekstrakurikuler sejak kelas 1 SMA yang membekali siswa dengan kemampuan bahasa asing, pengetahuan negara tujuan kerja seperti Jepang, Korea, atau Jerman, serta persiapan mental untuk bekerja di luar negeri.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

35 Ribu Loker Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Dibuka, Status BUMN

Kamis, 16 April 2026 | 08:14

Wall Street Melejit: S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor Baru

Kamis, 16 April 2026 | 08:12

Danantara Gandakan Investasi di Timur Tengah, Fokus pada Ketahanan Energi

Kamis, 16 April 2026 | 07:55

Emas Tergelincir di Tengah Redanya Ketegangan Timur Tengah

Kamis, 16 April 2026 | 07:35

Peringkat Utang Asia Tenggara di Ujung Tanduk, Indonesia Paling Rentan

Kamis, 16 April 2026 | 07:20

Bursa Eropa: Indeks STOXX 600 di Zona Merah, Sektor Luxury Brand Terpukul

Kamis, 16 April 2026 | 07:07

Balai K3 Harus Cegah Kecelakaan Kerja Semaksimal Mungkin

Kamis, 16 April 2026 | 06:53

BGN Gandeng Bobon Santoso Gelar Masak Besar MBG

Kamis, 16 April 2026 | 06:25

Kemelut Timur Tengah: Siapa Keras Kepala?

Kamis, 16 April 2026 | 05:59

Polisi Ciduk Tiga Remaja Terlibat Tawuran, Satu Positif Sabu

Kamis, 16 April 2026 | 05:45

Selengkapnya