Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Mulyanto (Foto: Dok pribadi Mulyanto)
Pidato Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen memberantas mafia tambang di Indonesia, disambut baik Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS Mulyanto.
Pasalnya, ribuan tambang ilegal sebagaimana diungkap Presiden Prabowo jelas-jelas merugikan negara.
Atas dasar itu, Mulyanto pun meminta aparat penegak hukum berani mengusut tuntas mafia tambang. Tak terkecuali dugaan permainan tambang nikel milik anak dan menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku.
“Meminta aparat penegak hukum berani mengusut dugaan permainan tambang termasuk kasus tambang nikel milik anak dan menantu mantan Presiden Jokowi di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku,” tegas Mulyanto dalam keterangan resminya, Senin 18 Agustus 2025.
Sebab, kata Mulyanto, dugaan tersebut pernah terungkap dalam fakta persidangan mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu, 31 Juli 2024 lalu.
Merujuk fakta persidangan tersebut, Mulyanto meminta pemerintah untuk tidak pandang bulu dalam memberantas mafia tambang.
“Pemerintah harus berani mengungkap kasus-kasus tambang ilegal tersebut. Jangan pandang bulu. Kalau ini dilakukan tentu akan menumbuhkan optimisme publik,” pungkasnya.
Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras terhadap oknum jenderal TNI maupun Polri, termasuk mantan jenderal, yang terlibat dalam aktivitas tambang ilegal.
Dalam pidato kenegaraan perdananya di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak akan ragu bertindak, tanpa memandang jabatan maupun latar belakang pelaku.
“Saya beri peringatan! Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal dari TNI atau Polri, atau mantan jenderal? Tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegasnya pada Jumat, 15 Agustus 2025.
Prabowo membeberkan, saat ini terdapat 1.063 tambang ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian negara minimal Rp300 triliun. Ia pun meminta dukungan penuh MPR serta seluruh partai politik demi menuntaskan masalah ini.
Ia juga mengingatkan tidak akan memberi perlindungan kepada kader partainya sendiri jika terlibat.
“Kalau ada yang terlibat, cepat-cepat jadi justice collaborator. Walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi,” ujarnya.
Prabowo bahkan telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengerahkan pasukan dari provinsi lain saat melakukan penertiban, guna menghindari keterlibatan oknum aparat di wilayah tersebut.
“Saudara-saudara wakil rakyat sudah tahu keadaan yang sebenarnya. Saya sudah lama jadi orang Indonesia, segala ulah apalagi saya ini senior mantan tentara, jadi junior-junior itu jangan macam-macam ya, aku tahu,” tegasnya.
