Berita

Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Minggu, 17 Agustus 2025. (Foto: RMOL/Bonfilio Mahendra)

Politik

Kemenko Polkam Sayangkan Kebijakan Gaduh Sudewo

SENIN, 18 AGUSTUS 2025 | 00:39 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengingatkan agar pejabat publik jangan mengambil kebijakan yang membuat gaduh di masyarakat.

Salah satu contohnya, Bupati Pati Sudewo yang menantang warganya berunjuk rasa terkait kenaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250 persen melalui Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 17 Tahun 2025 yang diteken pada 5 Mei 2025.  

"Ini (kebijakan) sebenarnya sudah diingatkan oleh Presiden sendiri. Jangan mengambil kebijakan yang membuat gaduh. Tentunya itu kita sangat sayangkan terjadi itu," kata Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Minggu, 17 Agustus 2025.


Parahnya, dampak dari kebijakan tersebut membuat warga Pati murka terhadap Sudewo.

Belajar dari kasus ini, Lodewijk mengatakan pemerintah daerah semestinya mempertimbangkan banyak hal sebelum memutuskan kebijakan strategis.

Di sisi lain, mantan Sekjen Golkar itu menjelaskan Kemenko Polkam menghormati proses hak angket untuk pemakzulan Sudewo.

"Kemudian kita kembalikan. Karena kewenangan itu ada di DPRD (Pati). Untuk bagaimana tindak lanjutnya yang saya monitor mereka sudah sepakat membentuk hak angket dan kita lihat kelanjutannya seperti apa," tandas dia.

Seperti diketahui, Sudewo telah meminta maaf ke rakyat Pati atas pernyataanya. Permintaan maaf dilakukan Sudewo usai dirinya didemo ratusan ribu warga Pati pada Rabu, 13 Agustus 2025.

Ratusan warga memintanya mundur, namun Sudewo menyatakan tidak akan mundur. Upaya pemakzulan kini tengah berproses di DPRD Pati.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya