Berita

Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025. (Foto: YouTube Sekretariat Presiden)

Politik

Ketua DPR:

Penguasa Jangan hanya Hadir di Baliho, tapi di Sawah dan Kampung

JUMAT, 15 AGUSTUS 2025 | 16:40 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua DPR Puan Maharani menekankan pentingnya menjalankan kekuasaan dengan nilai dan tanggung jawab nyata kepada rakyat.

Puan berpandangan, kekuasaan bukan sekadar urusan organisasi atau kewenangan, melainkan alat untuk menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Kekuasaan selalu bersinggungan dengan realitas politik, gejolak sosial, tekanan ekonomi, dinamika global, dan berbagai tantangan lain yang hidup di tengah masyarakat," kata Puan dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.


Ia menegaskan, kekuasaan adalah alat, bukan tujuan. Kekuasaan harus digunakan sebagai alat untuk menghapus kemiskinan, memajukan keterbelakangan, dan memberi kepastian hidup yang lebih layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan memperjuangkan rakyat dimulai dari birokrasi, anggaran, sumber daya alam hingga kewenangan. Hal itulah yang diharapkan rakyat kepada penguasa dan negara, yakni selalu hadir secara nyata.

"Hadir bukan hanya di baliho, bukan hanya di pidato, tetapi hadir di sawah, di sekolah, di rumah sakit, dan di kampung-kampung yang menanti keadilan sosial," tegasnya.

Puan pun menyoroti realita di mana rakyat kerap menunggu terlalu lama agar kebijakan negara hadir di tengah kehidupan mereka.

Maka dari itu, DPR memiliki tanggung jawab besar sebagai penjaga nurani rakyat. Kekuasaan harus digunakan secara bijak demi menjawab kebutuhan rakyat secara nyata dan cepat.

"Inilah mandat utama bagi kita semua, para pemegang amanat kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif harus menghadirkan kebijakan negara yang benar-benar melayani dan menyejahterakan rakyat," ucapnya.

"Jangan biarkan rakyat menunggu. Negara harus hadir secepat mungkin dalam menyelesaikan urusan rakyat,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya