Imbas Demonstrasi di Pati, PKS Ingatkan Pejabat Hati-Hati Buat Kebijakan

Aksi ratusan ribu massa yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur, harus menjadi perhatian serius seluruh kepala daerah. 

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS Mulyanto menekankan, kepala daerah  agar berhati-hati membuat kebijakan yang sensitif.

"Kasus ini adalah pelajaran penting bagi pejabat publik dan Pemerintah secara umum dalam pengelolaan kebijakan publik yang tidak boleh semena-mena," kata Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS Mulyanto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis, 14 Agustus 2025.

Mulyanto mengatakan alih-alih menghasilkan kebijakan yang unggul. Sebaliknya, aturan publik yang dibuat Bupati Sudewo mencerminkan kebijakan yang gagal.

"Semestinya dalam sistem demokrasi yang kita anut sekarang ini, sebelum kebijakan publik diambil, dilakukan musyawarah publik yang luas, untuk menjaring partisipasi masyarakat, agar kebijakan yang akan diambil, mendapat dukungan dan legitimasi sosial yang luas," katanya.

Ia menambahkan kebijakan publik yang gagal dan menuai penolakan publik biasanya dibuat tanpa proses konsultasi dan partisipasi publik yang memadai.

"Apalagi bila proses pembentukan kebijakan publik tersebut terkesan tertutup dan elitis, tidak melibatkan masyarakat, tokoh agama, dan DPRD," sambungnya.

"Belum lagi kalau kebijakan publik yang diambil terkesan hanya menguntungkan segelintir orang, baik secara ekonomi maupun pencitraan politik (legacy)," demikian Mulyanto.