Berita

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana. (Foto: Tangkapan layar Setjen DPR)

Politik

PPATK:

Nyawa Hilang hingga Keluarga Hancur Jadi Dampak Nyata Judol

RABU, 13 AGUSTUS 2025 | 23:13 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Maraknya masyarakat yang kecanduan judi online (judol) jelas sangat memprihatinkan. Karena dampaknya bukan hanya kerugian materi, tetapi juga frustasi, depresi, hingga bunuh diri.

Mirisnya, korban bukan hanya orang dewasa, melainkan juga anak-anak dan remaja.

Judol berkembang cepat melalui berbagai platform, dari situs web hingga aplikasi yang mudah diakses siapa saja. Kemudahannya menjadi jebakan bagi banyak orang, terutama generasi muda, yang tergoda oleh janji kemenangan instan.


Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap data mengejutkan.

Melalui siaran pers yang dikutip Rabu 13 Agustus 2025, pada kuartal I 2025, deposit pemain berusia 10-16 tahun tercatat lebih dari Rp2,2 miliar, usia 17-19 tahun mencapai Rp47,9 miliar, dan tertinggi pada kelompok usia 31-40 tahun yang mencapai Rp2,5 triliun.

Fakta lain menunjukkan, 71,6 persen pelaku judol berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan dan memiliki pinjaman di luar lembaga keuangan resmi. Dampaknya merembet ke persoalan sosial seperti konflik rumah tangga, prostitusi, pinjaman online, kriminalitas, hingga putus sekolah.

"Nyawa yang hilang, usaha bangkrut, terjerat pinjaman, hingga keluarga hancur adalah dampak nyata judol. Negara memperkuat perlindungan dengan menjaga rekening nasabah agar tidak disalahgunakan. Rekening 100 persen aman dan bisa digunakan kembali," kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, melalui akun resmi Instagram @ppatk_indonesia, Kamis 31 Juli 2025.

PPATK menegaskan, pemberantasan judol tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan.

Bandar dan pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan pencucian uang digital juga harus dibongkar.

Sinergi antara aparat penegak hukum, regulator, sektor keuangan, dan industri teknologi dinilai mutlak untuk memutus mata rantai TPPU berbasis siber.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya