Berita

Kepala BGN, Dadan Hindayana/Ist

Politik

Kepala BGN: 5.103 SPPG Layani 15 Juta Penerima MBG

RABU, 13 AGUSTUS 2025 | 12:39 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus melaju kencang dengan capaian penerima manfaat lebih 15 juta siswa. 

Mengutip laporan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pada Rabu, 13 Agustus 2025, hingga saat ini penerima manfaat MBG telah dilayani oleh 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Disebutkan Dadan, jumlah siswa penerima manfaat meningkat lebih dari 15 juta dan akan terus ditingkatkan menjadi 20 juta dalam waktu dekat, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. 


“Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta dan insyaallah akan mendekati angka 20 juta,” ujar Dadan dalam keterangan pers usai rapat.

Jaringan SPPG tersebut menjangkau 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan, dengan dukungan kemitraan luas dari berbagai pihak, mulai TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dunia usaha yang tergabung dalam Kadin, APJI (Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia), hingga pelaku usaha daerah. 

Menurut Dadan, anggaran APBN untuk MBG sejauh ini terserap Rp8,2 triliun, difokuskan pada intervensi gizi. Sementara pembangunan fisik SPPG sepenuhnya dibiayai mitra.

Dadan menambahkan, implementasi MBG turut menggerakkan sektor usaha. Sejumlah restoran, kafe, hingga hotel mengubah fungsi dapurnya demi memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat.

"Kalau satu restoran biasanya melayani mungkin sekitar 500 dikunjungi oleh para pengunjung, sekarang itu satu restoran yang berubah fungsi jadi SPPG itu melayani 3.500 porsi dan tidak ada satupun yang parkir di restoran tersebut. Jadi makanan dikirim ke sekolah atau ke rumah untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita," ungkapnya.

Hingga kini, terdapat 17 ribu calon SPPG yang tengah diverifikasi, dengan percepatan proses mencapai 200-300 verifikasi per hari. 

Dadan memastikan, pihaknya terus memperketat standar operasional prosedur (SOP) guna menjaga kualitas makanan.

"Kami tingkatkan SOP-nya, termasuk mulai memilih bahan baku yang baik, memendekkan waktu masak, memendekkan waktu penyiapan, memendekkan waktu pengiriman. Termasuk juga di dalam pengiriman ke sekolah dan makanan tidak terlalu lama disimpan di sekolah agar waktunya lebih pendek dari 4 jam," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya