Pemerintah pusat menegaskan komitmen membangun Papua dengan bertatap muka langsung bersama kepala suku, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, dan perwakilan organisasi masyarakat di Nabire, Papua Tengah, Selasa, 12 Agustus 2025.
Pertemuan ini menjadi momentum konsolidasi untuk memperkuat sinergi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Papua.
Mengusung tema “Papua Bersatu, Indonesia Maju: Menuju Generasi Sehat, Ekonomi Mandiri, dan Kampung Terpadu”, kegiatan dipusatkan di Nabire dan dihadiri secara langsung oleh berbagai elemen masyarakat Papua Tengah. Sementara itu, perwakilan dari Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Barat mengikuti acara secara daring melalui zoom meeting.
Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) M. Herindra, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa PDTT Yandri Susanto, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa memaparkan percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari pembentukan Kelompok Kerja yang diketuai Wakil Gubernur, penambahan titik dapur sehat di delapan kabupaten, penyediaan anggaran daerah, hingga pemetaan sekolah sebagai lokasi pelaksanaan.
“Kita ketahui bahwa pelaksanaan MBG memberikan dampak multi efek kepada semua elemen. Mulai dari penyediaan bahan makanan yang memberi dampak ekonomi bagi petani dan peternak, hingga peningkatan gizi anak, ibu menyusui, ibu hamil, dan anak stunting,” ujarnya.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa, serta pengembangan Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) di Nabire dan Dogiyai sejak 2023.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut Papua termasuk wilayah tercepat dalam realisasi MBG yang telah mencapai 25 persen dari target.
“Secara keseluruhan, di Papua sendiri sudah ada 101 dari 414 yang berbasis hitungan populasi. Di Provinsi Papua ada 38 SPPG. Di Papua Barat sudah ada 27, kemudian di Papua Selatan ada 3, di Papua Tengah ada 14, kemudian Papua Pegunungan ada 4, dan Papua Barat Daya ada 15,” jelasnya.
Ia juga menegaskan penggunaan bahan baku lokal terus diperkuat sebagai strategi mendorong ekonomi masyarakat.
”Jadi kami berharap bahwa nanti banyak dana yang dialirkan oleh Badan Gizi ke wilayah Papua itu dibelanjakan untuk bahan baku yang berasal dari lokal, kemudian dimasak oleh mama-mama atau masyarakat lokal, dan kemudian nanti kemudian diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan seluruh anak sekolah mulai dari PAUD sampai anak SMK,” tambahnya.
Pada sektor ekonomi desa, Papua Tengah mencatat pencapaian sebagai provinsi pertama di wilayah Papua yang membentuk Koperasi Desa Merah Putih di seluruh desa/kelurahan.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memberikan apresiasi kepada Pemprov Papua Tengah atas prestasi sebagai provinsi pertama di wilayah Papua yang membentuk 100 persen Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Saya mengapresiasi Papua Tengah menjadi provinsi pertama di wilayah Papua yang berhasil membentuk Kopdes Merah Putih di seluruh desa/kelurahan 100 persen,” ungkapnya.
Budi Arie menegaskan, kehadiran KDMP bukan hanya menjadi motor penggerak ekonomi, tetapi juga pilar kemandirian desa. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat, diharapkan koperasi ini mampu mendorong pemerataan ekonomi hingga ke pelosok desa.
“Saya berharap koperasi di Papua ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain, bahwa kemandirian ekonomi dapat dibangun dari desa, dari masyarakat, dengan semangat persatuan dan kebersamaan,” lanjut Budi Arie.
Sementara itu, Menteri Desa PDTT Yandri Susanto menekankan pentingnya membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi.
“Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membangun kampung di Papua sejatinya kita membangun Indonesia,” ujarnya.
Yandri menyampaikan bahwa dana desa di Papua mencapai hampir Rp6,5 triliun setiap tahun, dengan Papua Tengah menerima Rp1,089 triliun pada tahun ini, meningkat Rp50 miliar dari tahun sebelumnya. Selain itu, Kementerian Desa juga melaksanakan program TEKAD (Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu) yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Program strategis lainnya adalah Koperasi Desa Merah Putih, yang digagas untuk memperkuat ekonomi rakyat di tingkat desa. Menurut Yandri, langkah ini selaras dengan upaya pemerintah menggerakkan ekonomi hingga pelosok.
“Kalau makan siang bergizi berhasil, koperasi desa berhasil, itu yang menikmati kampung-kampung, desa-desa. Karena semua putaran uang ada di desa,” katanya.
Mendes juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kekompakan, kolaborasi, dan gotong royong demi keberhasilan program pembangunan.
“Kami tidak pernah akan lelah, tidak pernah akan berhenti untuk memperhatikan Tanah Papua. Tanah Papua adalah kebanggaan kita semua. Mari kita rawat Tanah Papua ini, mari kita isi dengan sesuatu hal yang positif, membangun dari kampung,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Suku Nabire, Papua Tengah, Melkisedek Rumawi, menyatakan dukungannya terhadap program MBG dan menilai kehadiran Badan Gizi Nasional membawa manfaat besar bagi masyarakat adat. Ia menekankan pentingnya pemenuhan gizi bagi anak-anak adat agar tumbuh sehat, berpendidikan, dan kelak mampu memimpin Indonesia.
“Kehadiran Badan Gizi Nasional ini sangat baik khususnya bagi masyarakat adat, anak-anak adat yang dipersiapkan sebagai generasi muda untuk Indonesia. Dari segi gizi agar mereka bisa lebih sehat dan menikmati pendidikan agar bisa memimpin di negara kita ini, Indonesia yang kita cintai bersama,” ujar Melkisedek Rumawi.
Perlu diketahui, di wilayah Nabire, Jayapura, Wamena, Merauke, Sorong, dan Manokwari juga dilaksanakan serangkaian kegiatan mulai dari pemberian bantuan sosial (bansos), pemeriksaan kesehatan gratis, dan groundbreaking dapur MBG.
