Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni hingga Kapolda Papua Irjen Petrus Patrige Rudolf Renwarin, diduga melakukan intervensi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua.
Mereka diduga terlibat aktif dan mengerahkan jajarannya untuk memenangkan pasangan calon nomor 2 Matius Fakhiri-Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen.
Kepala Biro Umum Sinode GKI Di Tanah Papua, Pdt. Petrus Imoliana mengatakan pihaknya memiliki sejumlah bukti keterlibatan Pj Papua dan Kapolda dalam dugaan intervensi PSU Pilkada Papua. Menurutnya, praktik dugaan intervensi ini terang-terangan terjadi.
“Pertama, Pj Gubernur ditugaskan ke Papua itukan untuk menyelesaikan PSU Papua, bukan untuk menjadi tim sukses salah satu paslon. Dia malah sampai masuk ke masjid dan berceramah bahwa kita harus pilih imam kita,” kata Petrus Imoliana kepada wartawan, Selasa 12 Agustus 2025.
“Yang kedua, yang sudah jelas jelas memihak itu Parcok (partai cokelat). Datang Kapolda-nya itu, urusan apa Kapoldanya ke Sentani? Sentani itu kabupaten, ada bupatinya toh,” imbuhnya menambahkan.
Imoliana mengaku memiliki bukti ketidaknetralan Pj Gubernur hingga Kapolda Papua berupa rekaman video dan suara yang diduga mengarahkan para jajarannya untuk mendukung pasangan nomor urut 2.
Menurut Imoliana, anggota kepolisian juga ikut mengintimidasi masyarakat agar memilih pasangan Matius Fakhiri-Aryoko. Selain itu, anggota Polda Papua ini diduga membagikan uang untuk membeli suara masyarakat.
Imoliana mengaku berhasil mengusir pesawat dari Kabupaten Mamberamo Raya yang membawa uang untuk intervensi PSU Pilkada Papua. Ia juga mencontohkan ada upaya membawa uang menggunakan ambulans di Kabupaten Sarmi.
Menurutnya, uang dibawa menggunakan pesawat maupun ambulans ini mencapai Rp2 miliar. Uang ini diduga disiapkan untuk para penyelenggara PSU Pilkada. Imoliana menyebut masyarakat Papua tak bisa dibeli dengan uang.
“Sebarnya ke penyelenggara. Karena kalau menipu orang Papua, nggak bisa. Nggak bisa. Orang Papua walaupun makan bete, nggak apa-apa. asal nggak nyolong. Ya, kasih ke penyelenggara,” ujarnya.
Imoliana mengatakan kondisi ini yang membuat masyarakat menggeruduk Kantor Gubernur Papua, di Jalan Soa Siu Dok II Jayapura, pada Senin 11 Agustus 2025. Mereka menuntut netralitas ASN dan aparat kepolisian dalam PSU Pilkada Papua.
Imoliana menyebut masyarakat akan turun ke jalan lagi untuk menuntut keadilan dalam pemilihan kepala daerah ini.
“Sudah pasti. Karena kami tidak tega dibodohi di kampung halaman sendiri. Kita lihat situasinya,” katanya.
Sebelumnya, Masyarakat adat dari berbagai wilayah di Tanah Tabi menggeruduk Kantor Gubernur Papua, di Jalan Soa Siu Dok II Jayapura, Senin siang.
Mereka menuntut netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan Polri dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Gubernur Papua.
Aksi ini diikuti oleh perwakilan masyarakat adat dari Tabi Seireri, masyarakat Kayu Pulau, Paguyuban, perwakilan masyarakat muslim, perwakilan gereja yang ada di Kota Jayapura.
Dalam orasinya, Ketua Dewan Adat Sentani, Organes Kaway, menegaskan masyarakat adat menolak segala bentuk intervensi politik yang dapat mencederai proses demokrasi di Papua.
Ia khawatir atas dugaan keberpihakan Penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni, dalam proses PSU.
“Kami datang dengan damai, tapi suara kami tegas: ASN harus netral, dan Pj Gubernur harus dievaluasi. Demokrasi Papua tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan politik,” demikian Kaway di hadapan massa.
