Berita

Momen Wapres Gibran Rakabuming Raka tak salami AHY/Repro

Politik

Gibran Bersikap Seenaknya, Pede karena Ada Backing Jokowi

SELASA, 12 AGUSTUS 2025 | 07:56 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dinilai memiiki kepercayaan diri yang cukup tinggi karena merasa ada backing ayahnya, Joko Widodo alias Jokowi. 

Selain itu, Gibran juga dinilai bisa bersikap seenaknya, termasuk tidak menghormati beberapa ketua umum partai politik, karena "dinasti" yang masih menggurita di dalam Kabinet Merah Putih (KMP). 

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto merespons sikap Gibran yang tidak menyalami Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas pada saat menghadiri acara Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklatpassus Kopassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu, 10 Agustus 2025.


"Gibran merasa pede karena backing Jokowi dan dinasti masih menggurita di dalam Kabinet Merah Putih sampai menduduki posisinya sebagai wapres saat ini," kata Hari kepada RMOL, Selasa, 12 Agustus 2025.

Bahkan kata Hari, jaringan hukum dan logistik juga masih di tangan ayah kandung beserta oligarkinya.

"Di atas kertas soal pemakzulan melalui DPR dan surat yang sudah masuk memang sangat mudah mendongkel kursi Gibran, tapi oknum kader parpol dari Demokrat, PKB, PAN, PDIP, PKS dan Nasdem sendiri dipastikan disandera dan tersandera kasus hukum yang dilakukan oleh oknum kadernya sendiri," terang Hari.

Bahkan jika diurai dari abolisi dan amnesti yang diberikan kepada Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto kata Hari, ujungnya adalah masalah hukum dan politik.

"Akan berapa banyak abolisi dan amnesti yang  akan diberikan kepada parpol pendukung pemerintahan saat ini. Semua pada akhirnya negosiasi dan kompromi kasus. Pemakzulan hanya mimpi di siang bolong dan nafsu yang tidak akan terwujud karena pada akhirnya deal-deal kepentingan sesaat," pungkas Hari.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya