Jokowi Dicurigai Melindungi Silfester Matutina

Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dicurigai melindungi Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silfester Matutina, karena sampai detik ini yang bersangkutan belum juga dijebloskan ke penjara.

Padahal pada 16 September 2019, Mahkamah Agung (MA) telah memvonis Silfester dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara terbukti bersalah melakukan tindak pidana fitnah kepada Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla. 

"Silfester bagaikan orang yang kebal hukum, dan patut diduga ada cawe-cawe (intervensi) dari Jokowi terhadap balas jasa dukungan dan pemenangannya di pilpres," kata Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Aktivis (TPUA) Juju Purwantoro kepada RMOL, Selasa 12 Agustus 2025.

Juju menambahkan, Silfester juga tercatat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo–Gibran dalam Pilpres 2024. 

Jika mengacu pada Surat Edaran MA No.1/2011, bahwa penyampaian salinan putusan kepada para pihak paling lambat 14 hari kerja sejak putusan dibacakan. 

Juju melihat ada permainan (play the games) dari pihak Kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya perihal eksekusi kasus Silvester. 

"Tidak ada alasan lagi, Silvester harus segera dieksekusi (penjara) karena jelas ada pelanggaran hukum, demi 'due process of law', yang telah mengusik rasa keadilan masyarakat," kata Juju.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, majelis hakim menyatakan Silfester Matutina terbukti bersalah melakukan tindak pidana fitnah kepada Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla. 

Silfester kemudian dijatuhi vonis 1 tahun penjara, vonis itu di bacakan pada 30 Juli 2018. Putusan itu kemudian dikuatkan di tingkat banding yang dibacakan pada 29 Oktober 2018. 

Di tingkat kasasi, majelis hakim memperberat vonis Silfester Matutina menjadi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. 

“Dijatuhkan kepada terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00,” bunyi putusan yang dibacakan oleh Hakim Tunggal Andi Samsan Nganro pada Senin, 16 September 2019.