Berita

Ilustrasi Foto/Net

Politik

Akses Golkar ke Prabowo Terhambat Bahlil

SENIN, 11 AGUSTUS 2025 | 10:28 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Akses Partai Golkar kepada Presiden Prabowo Subianto dirasa terhambat, lantaran sang ketua umum (Ketum) Bahlil Lahadalia dipertanyakan loyalitasnya pada pemerintahan saat ini.

Pengamat Citra Institute Efriza menilai, isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Golkar ditengarai sebagai langkah ketidakpuasan elite-elite dan kader-kader partai berlogo pohon beringin terhadap Bahlil.

"Kemungkinan besar dorongan untuk menggelar Munaslub Partai Golkar ini sebagai manuver politik dari faksi-faksi internal yang merasa tidak terakomodir, dibawah kepemimpinan Bahlil," ujar Efriza kepada RMOL, Senin, 10 Agustus 2025.


Membaca pengalaman Golkar saat menyelenggarakan Munaslub sebelumnya, nama Bahlil mengemuka sebagai calon ketum karena kedekatannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), bukan karena  keinginan kader Golkar. 

"Sehingga banyak faksi internal tidak merasa punya ikatan struktural maupun historis dengannya. Diyakini dukungan terhadapnya ketika itu lebih bersifat eksternal dan simbolik," tuturnya.

"Munaslub kala itu lebih menonjol untuk kepentingan mendukung pemerintahan Jokowi, dan memungkinkan dalam tekanan dari pemerintahan saat itu," sambung Efriza.

Oleh karena itu, magister ilmu politik Universitas Nasional (UNAS) itu menduga, elite-elite dan kader-kader Golkar tidak sejalan dengan Bahlil dengan arah politiknya di masa pemerintahan Presiden Prabowo.

"Sikap Bahlil dan keputusannya sebagai Ketua Umum Golkar dan menteri di Kabinet Merah Putih, dengan loyalitas yang tidak sepenuhnya kepada Prabowo sebagai Presiden, maka bisa membahayakan bagi akses kekuasaan Golkar terhadap pemerintahan saat ini," urainya. 

"Sehingga, ini momentum - ketika disinyalir adanya rasa kecewa pendukung Presiden Prabowo di internal Golkar - karena keputusan-keputusan Bahlil dan loyalitasnya kepada Jokowi sebagai pintu masuk wacana munaslub," demikian Efriza menambahkan.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya