Berita

Ilustrasi Foto/Net

Politik

Akses Golkar ke Prabowo Terhambat Bahlil

SENIN, 11 AGUSTUS 2025 | 10:28 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Akses Partai Golkar kepada Presiden Prabowo Subianto dirasa terhambat, lantaran sang ketua umum (Ketum) Bahlil Lahadalia dipertanyakan loyalitasnya pada pemerintahan saat ini.

Pengamat Citra Institute Efriza menilai, isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Golkar ditengarai sebagai langkah ketidakpuasan elite-elite dan kader-kader partai berlogo pohon beringin terhadap Bahlil.

"Kemungkinan besar dorongan untuk menggelar Munaslub Partai Golkar ini sebagai manuver politik dari faksi-faksi internal yang merasa tidak terakomodir, dibawah kepemimpinan Bahlil," ujar Efriza kepada RMOL, Senin, 10 Agustus 2025.


Membaca pengalaman Golkar saat menyelenggarakan Munaslub sebelumnya, nama Bahlil mengemuka sebagai calon ketum karena kedekatannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), bukan karena  keinginan kader Golkar. 

"Sehingga banyak faksi internal tidak merasa punya ikatan struktural maupun historis dengannya. Diyakini dukungan terhadapnya ketika itu lebih bersifat eksternal dan simbolik," tuturnya.

"Munaslub kala itu lebih menonjol untuk kepentingan mendukung pemerintahan Jokowi, dan memungkinkan dalam tekanan dari pemerintahan saat itu," sambung Efriza.

Oleh karena itu, magister ilmu politik Universitas Nasional (UNAS) itu menduga, elite-elite dan kader-kader Golkar tidak sejalan dengan Bahlil dengan arah politiknya di masa pemerintahan Presiden Prabowo.

"Sikap Bahlil dan keputusannya sebagai Ketua Umum Golkar dan menteri di Kabinet Merah Putih, dengan loyalitas yang tidak sepenuhnya kepada Prabowo sebagai Presiden, maka bisa membahayakan bagi akses kekuasaan Golkar terhadap pemerintahan saat ini," urainya. 

"Sehingga, ini momentum - ketika disinyalir adanya rasa kecewa pendukung Presiden Prabowo di internal Golkar - karena keputusan-keputusan Bahlil dan loyalitasnya kepada Jokowi sebagai pintu masuk wacana munaslub," demikian Efriza menambahkan.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

UPDATE

Moreno Soeprapto, Potret Etika Buruk Wakil Rakyat

Senin, 21 September 2026 | 06:25

Suara Rakyat Jangan Dimubazirkan

Senin, 21 September 2026 | 06:05

Ketika Pakar Saking Pintarnya Jadi “Goblok”

Senin, 21 September 2026 | 05:44

Masa Depan Pelabuhan Indonesia antara Peluang dan Tantangan

Senin, 21 September 2026 | 05:13

Serangan Babi Hutan Persoalan Serius bagi Petani

Senin, 21 September 2026 | 05:00

Merapi Empat Kali Luncurkan Lava Pijar dalam 6 Jam

Senin, 21 September 2026 | 04:39

Pramono Lagi Menempatkan Jakarta dalam Peta Persaingan Kota Global

Senin, 21 September 2026 | 04:23

Membaca Berhadiah Koin

Senin, 21 September 2026 | 04:02

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1448 H Jatuh 8 Februari 2027

Senin, 21 September 2026 | 03:06

Selengkapnya