Berita

Bahlil Lahadalia usai mendaftar sebagaI calon Ketua Umum DPP Partai Golkar di DPP Golkar, Palmerah, Senin, 19 Agustus 2024/RMOL

Politik

Internal Golkar Khawatir Presiden Prabowo Lebih Percaya PDIP

SABTU, 09 AGUSTUS 2025 | 14:41 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar, diduga berasal dari kekhawatiran kader-kader internal tentang kepercayaan Presiden Prabowo yang dinilai lebih diarahkan kepada partai politik lain.

Pengamat Citra Institute, Efriza, mengamati internal Golkar sejak lama telah mendorong pergantian kepemimpinan Golkar yang kini diduduki Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum (Ketum).

"Isu munaslub, lebih kepada komunikasi politik dari internal untuk tujuan mengingatkan Bahlil sebagai ketua umum," ujar Efriza kepada RMOL, pada Sabtu, 9 Agustus 2025.


Dia menduga, komunikasi antara Bahlil dan elite-elite serta kader-kader internal Golkar masih dibayangi dengan persepsi bahwa Bahlil adalah orangnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi, isu Munaslub juga dapat dimaknai sebagai simbol keinginan sebagian elite Golkar untuk membatasi pengaruh politik Jokowi, Golkar ditenggarai ingin melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi, dan memposisikan lebih loyal kepada Presiden Prabowo,' tuturnya.

Anggapan Bahlil lebih dekat dengan Jokowi ketimbang Prabowo, membuat elite-elite juga kader-kader Golkar khawatir Golkar tak dapat mempertahankan atau bahkan menggenjot elektoralnya di kontetasi selanjutnya.

"Golkar berharap Bahlil lebih loyal kepada Presiden Prabowo, jika tidak malah Prabowo dan Gerindra lebih nyaman dekat dengan PDIP dan Megawati Soekarnoputri meski berada di luar pemerintahan," urainya.

"Tetapi menunjukkan dukungan penuh terhadap Prabowo, ini tentu tidak baik bagi Golkar sebagai peraih suara terbesar di koalisi, tetapi malah yang tidak dipercaya penuh oleh Presiden Prabowo," demikian Efriza menambahkan.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Wamenko Dradjad: Penilaian MSCI Tidak Selalu Benar

Jumat, 16 Oktober 2026 | 16:23

Trump Bicara Soal Denuklirisasi dengan Rusia dan Tiongkok

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:43

PGN Perkuat Efisiensi dan Daya Saing Bisnis Melalui Inisiatif Dekarbonisasi Berkelanjutan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:22

Kawasan Industri Diajak Cak Imin Bantu Korban Karhutla

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:11

OJK Denda DSSA, BREN, CUAN Rp2,1 Triliun, Sanksi 835 Pihak Tembus Rp390 Miliar

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:03

DIM RUU Migas Hampir Rampung 90 Persen

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:00

Airlangga Heran MSCI Mendadak Ancam Cabut Status Emerging Market RI Usai Bertemu Menkeu-BI di Bangkok

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:52

Pimpin Nasdem Garut, Lola Nelria: Partai Harus Hadir dalam Kehidupan Masyarakat

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:46

Houthi Serang Istana Presiden Yaman, Lima Meninggal Dunia

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:41

Kopdes Butuh Talenta Utuh agar Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Desa

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:34

Selengkapnya