Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan Advokasi Ronny Talapessy/Ist
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta seluruh pihak menghormati hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Papua yang digelar pada Rabu 6 Agustus 2025.
Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan Advokasi Ronny Talapessy menyatakan bahwa semua pihak yang berkontestasi harus menerima hasil PSU secara adil dan jujur, tanpa melakukan tindakan yang mencederai hak politik masyarakat.
“Kami menilai ada upaya atau indikasi eskalasi kecurangan yang ingin mengubah hasil perolehan suara dalam pleno berjenjang. Intimidasi terhadap Panitia Pemungutan Suara (PPS) bahkan terhadap Bawaslu Provinsi Papua dan KPU kabupaten/kota,” kata Ronny dalam keterangan resminya, Jumat 8 Agustus 2025.
Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count Poltracking Indonesia dengan data 100 persen masuk, pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Benhur Tomi Mano-Constant Karma yang diusung PDI Perjuangan unggul 50,85 persen.
Sementara paslon nomor urut 02, Matius Fakhiri–Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, memperoleh 49,15 persen.
Metode quick count ini menggunakan multistage random sampling dengan margin of error ±1,0 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Ronny menduga ada pihak yang mencoba bersepakat dengan penyelenggara pilkada untuk mengubah hasil perolehan suara, termasuk adanya dugaan campur tangan dari penyelenggara pemerintahan hingga aparat kepolisian.
Dugaan ini, kata Ronny, wajar muncul mengingat salah satu pesaing Benhur-Constant adalah mantan Kapolda Papua.
Ia mencontohkan, pada Kamis malam 7 Agustus 2025 terjadi intimidasi oleh oknum kepolisian terhadap ketua dan anggota Panitia Distrik di Sentani Timur.
Kejadian serupa, lanjutnya, juga terjadi sebelumnya di Kabupaten Kepulauan Yapen.
“Kami ingatkan agar Jakarta jangan mengintervensi kehendak rakyat. Kalau rakyat mau pasangan BTM dan CK yang menang ya sudah, jangan diubah hasilnya,” ungkap Ronny.
“Kita memikirkan keadilan dan kemakmuran sesuai amanat UUD 1945. Saya minta Bawaslu harus lebih ketat mengawasi perhitungan suara,” imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk memantau langsung pelaksanaan PSU di Papua. Ribka berharap PSU kali ini menjadi yang terakhir di provinsi tersebut.
“Harapan besar kami, kalau boleh, selesailah kali ini,” ujar Ribka di Lapangan SKB depan Auri Sentani, Kabupaten Jayapura.
Menurut Ribka, Papua merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang masih melaksanakan PSU. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menyukseskan pemungutan suara.
