Berita

Ilustrasi/Istimewa

Politik

Keseriusan Kejagung Eksekusi Silfester Berdampak pada Citra Prabowo

JUMAT, 08 AGUSTUS 2025 | 00:21 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Eksekusi Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Silfester Matutina, atas kasus pencemaran nama baik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla bakal mempengaruhi stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie memandang, Kejagung saat ini tengah disorot publik karena telah berhasil menangani kasus-kasus besar yang menjadi konsen Presiden Prabowo. 

Namun menurutnya, apabila dalam kasus Silfester yang telah divonis 1 tahun 6 bulan penjara akibat pencemaran nama baik JK tidak serius, maka Presiden Prabowo akan terdampak citra positifnya.


"Karena kalau tak dieksekusi akan mempengaruhi pemerintahan Prabowo, karena setiap hari (bikin) ribut di TV. Dan hukum akan dikatakan tumpul," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Kamis, 7 Agustus 2025.

Di samping itu, ia juga menilai Silfester telah menyampaikan berita bohong atau hoax, lantaran mengaku sudah berdamai dengan JK atas apa yang dilakukannya.

"Bisa juga dilaporkan kasus baru yang mana kata Silfester dia sudah ada perdamaian dengan Jusuf Kalla. Padahal kata mantan Wapres itu, dia tak pernah bersama dengan namanya Silfester. Ini kan pembohongan publik untuk kali kedua," tegasnya.

Oleh karena itu, Jerry mewanti-wanti eksekusi Silfester berpotensi tidak terealisasi, apabila melihat orang di belakangnya yang membekingi adalah Jokowi dan juga potensi oknum Kejagung ikut bermain.

"Kan eksekusinya 1,5 tahun jadi tak ada alasan untuk menjebloskan ke penjara si buzzer satu ini. Dan perlu diperiksa juga siapa jaksa yang melindungi, sehingga bisa tak masuk prodeo nantinya," demikian Jerry menambahkan.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Tertekan Lonjakan Minyak, Harga Emas Dunia Anjlok ke Level 4.254 Dolar AS

Senin, 28 September 2026 | 08:30

Iran Siap Hadapi "Perang Kiamat" dengan AS

Senin, 28 September 2026 | 08:12

Jalan Terbuka Bagi Dividen BEI: Proses Demutualisasi Masuki Tahap Pengkajian Saham

Senin, 28 September 2026 | 07:52

Halal Jangan Berhenti di Sertifikat

Senin, 28 September 2026 | 07:38

IAMI Lahir di Jakarta, Nasaruddin Umar Jadi Presiden Pertama

Senin, 28 September 2026 | 07:07

APH Harus Turun Tangan Tertibkan Tarif Parkir Tak Wajar

Senin, 28 September 2026 | 07:05

Kejagung Didesak Bongkar Mata Rantai Uang Chromebook

Senin, 28 September 2026 | 06:47

Pagar Nusa Kukuhkan 25 Kader Pasukan Inti di Taiwan

Senin, 28 September 2026 | 06:42

Indonesia Ikut Ajang WSC 2026 di Shanghai, Ini Manfaatnya

Senin, 28 September 2026 | 06:20

Ekosistem Logistik di Kawasan Timur Masih Penuh Tantangan

Senin, 28 September 2026 | 05:54

Selengkapnya