Berita

Presiden Prabowo Subianto/Ist

Publika

Ketika Prabowo Akhiri Keuangan Neoliberal

JUMAT, 08 AGUSTUS 2025 | 00:03 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

PERHATIKAN dengan cermat dan teliti apa yang terjadi dengan keuangan Indonesia? Mengapa tiba tiba likuiditas dalam ekonomi nasional melimpah?

Adakah yang bertanya mengapa tiba-tiba isu rekening yang dipakai untuk pencucian uang tiba-tiba meledak? Selama ini, ratusan ribu bahkan jutaan rekening itu aman-aman saja beroperasi. Tidak ada yang mengutak-atik. Sekarang, mengapa harus dibekukan? Ada pertanyaan menggelitik? Jangan-jangan rekening-rekening tersebut isinya sudah meluber, kebanyakan?

Mari kita bahas secara teliti. Mulai dari awal pemerintahan Prabowo. Gerakan awal pemerintahan Prabowo adalah melakukan pemotongan anggaran. Tidak main-main anggaran yang dipotong tersebut. Jumlahnya mencapai 3x10 persen dari total APBN, sehingga mencapai 3x360 triliun rupiah atau 1.080 triliun rupiah.


Anggaran APBN yang biasanya dipatok defisit sekitar 2,5-3 persen GDP atau sekitar 600-an triliun rupiah, sontak berakhir. Berubah menjadi surplus APBN senilai 460 triliun rupiah. Sejarah baru, anggaran APBN dikelola secara terbalik dari defisit menjadi surplus. Logika juga terbalik dari isu APBN jebol menjadi isu APBN bocor yang ditambal dengan cepat oleh Presiden Prabowo melalui perubahan sistem fiskal.

Perubahan sistem fiskal mengguncang keuangan. Mengubah segalanya tentang Keuangan Negara. Tadinya, ekonomi Indonesia selalu kekurangan uang, menjadi ekonomi Indonesia harus menghadapi masalah baru yakni kelimpahan uang. Uang yang tadinya tersedot ke atas sekarang tidak lagi, harus mengendap dalam rekening-rekening yang selama ini ada di perbankan.

Sebagai catatan, uang bank dari berbagai sumber yang disimpan di dalam obligasi negara atau Surat Utang Negara (SUN) mencapai 2.500-3.000 triliun rupiah. Angka yang sangat fantastis. Jumlah tersebut 3 kali jumlah uang kartal yang beredar di masyarakat. Mengapa ini terjadi? Karena bunga SUN lebih tinggi dibandingkan bunga deposito perbankan. Maka muncullah pilihan: daripada investasi sektor riil, lebih baik simpan uang di SUN.

Karena negara butuh uang banyak sekali untuk menopang sistem anggaran defisit. Sekarang sistem anggaran surplus. APBN tidak lagi jebol atau tidak lagi defisit. Sebaliknya, APBN surplus atau kelebihan uang. Maka negara tidak perlu utang banyak-banyak. Tidak perlu utang uang bank yang selama ini menopang APBN. Maka uang yang ada dalam rekening-rekening di bank tidak lagi dapat mengalir ke APBN melalui SUN.

Di sinilah Prabowonomics menyelesaikan masalah keuangan sekaligus memaksa sektor keuangan untuk transparansikan semua rekening yang menyimpan uang besar di bank. Rekening macam apa itu? Publik sekarang sampai pada pertanyaan apakah rekening itu adalah rekening rahasia atau rekening dormant? Yang jelas, rekening itu tidak lagi leluasa dalam beroperasi menjalankan pencucian uang hasil pencurian SDA, penipuan pajak, dan hasil kegiatan ilegal sektor keuangan lainnya. Selamat Pak Prabowo sebagai Komando Operasi Khusus.

*Penulis adalah pengamat ekonomi politik

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

DPR Dorong Pemerataan APBN Demi Daerah 3T Tidak Tertinggal

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:50

Utut Adianto Ngarep PDIP Tidak Ditinggalkan dalam RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:20

Dasco Pastikan Tak Akan Tinggalkan Fraksi PDIP di RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:50

Pidato Prabowo Bukti Pemerintah Berada di Jalur yang Benar

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:23

Purbaya: Pajak Karbon Motor BBM Masih Dikaji, Belum Final

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:57

Prabowo Pilih Guyur Insentif Motor Listrik Ketimbang Perbesar Subsidi BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:45

Perkuat Pasar Muslim Jelang Libur Akhir Tahun, Taiwan Bidik Wisatawan RI

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:14

RUU Daerah Kepulauan jadi Kado Puluhan Juta Masyarakat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:59

Pidato Kenegaraan Prabowo Tunjukkan Kejelasan Arah Pemerintah

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:31

Status Tim Penyelesaian Sengketa Internal PPP Dinilai Cacat Hukum

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:07

Selengkapnya