Berita

Presiden Prabowo Subianto/Ist

Publika

Ketika Prabowo Akhiri Keuangan Neoliberal

JUMAT, 08 AGUSTUS 2025 | 00:03 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

PERHATIKAN dengan cermat dan teliti apa yang terjadi dengan keuangan Indonesia? Mengapa tiba tiba likuiditas dalam ekonomi nasional melimpah?

Adakah yang bertanya mengapa tiba-tiba isu rekening yang dipakai untuk pencucian uang tiba-tiba meledak? Selama ini, ratusan ribu bahkan jutaan rekening itu aman-aman saja beroperasi. Tidak ada yang mengutak-atik. Sekarang, mengapa harus dibekukan? Ada pertanyaan menggelitik? Jangan-jangan rekening-rekening tersebut isinya sudah meluber, kebanyakan?

Mari kita bahas secara teliti. Mulai dari awal pemerintahan Prabowo. Gerakan awal pemerintahan Prabowo adalah melakukan pemotongan anggaran. Tidak main-main anggaran yang dipotong tersebut. Jumlahnya mencapai 3x10 persen dari total APBN, sehingga mencapai 3x360 triliun rupiah atau 1.080 triliun rupiah.


Anggaran APBN yang biasanya dipatok defisit sekitar 2,5-3 persen GDP atau sekitar 600-an triliun rupiah, sontak berakhir. Berubah menjadi surplus APBN senilai 460 triliun rupiah. Sejarah baru, anggaran APBN dikelola secara terbalik dari defisit menjadi surplus. Logika juga terbalik dari isu APBN jebol menjadi isu APBN bocor yang ditambal dengan cepat oleh Presiden Prabowo melalui perubahan sistem fiskal.

Perubahan sistem fiskal mengguncang keuangan. Mengubah segalanya tentang Keuangan Negara. Tadinya, ekonomi Indonesia selalu kekurangan uang, menjadi ekonomi Indonesia harus menghadapi masalah baru yakni kelimpahan uang. Uang yang tadinya tersedot ke atas sekarang tidak lagi, harus mengendap dalam rekening-rekening yang selama ini ada di perbankan.

Sebagai catatan, uang bank dari berbagai sumber yang disimpan di dalam obligasi negara atau Surat Utang Negara (SUN) mencapai 2.500-3.000 triliun rupiah. Angka yang sangat fantastis. Jumlah tersebut 3 kali jumlah uang kartal yang beredar di masyarakat. Mengapa ini terjadi? Karena bunga SUN lebih tinggi dibandingkan bunga deposito perbankan. Maka muncullah pilihan: daripada investasi sektor riil, lebih baik simpan uang di SUN.

Karena negara butuh uang banyak sekali untuk menopang sistem anggaran defisit. Sekarang sistem anggaran surplus. APBN tidak lagi jebol atau tidak lagi defisit. Sebaliknya, APBN surplus atau kelebihan uang. Maka negara tidak perlu utang banyak-banyak. Tidak perlu utang uang bank yang selama ini menopang APBN. Maka uang yang ada dalam rekening-rekening di bank tidak lagi dapat mengalir ke APBN melalui SUN.

Di sinilah Prabowonomics menyelesaikan masalah keuangan sekaligus memaksa sektor keuangan untuk transparansikan semua rekening yang menyimpan uang besar di bank. Rekening macam apa itu? Publik sekarang sampai pada pertanyaan apakah rekening itu adalah rekening rahasia atau rekening dormant? Yang jelas, rekening itu tidak lagi leluasa dalam beroperasi menjalankan pencucian uang hasil pencurian SDA, penipuan pajak, dan hasil kegiatan ilegal sektor keuangan lainnya. Selamat Pak Prabowo sebagai Komando Operasi Khusus.

*Penulis adalah pengamat ekonomi politik

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Sinopsis Bapak Paling Jujur, Film Komedi Satir Politik Dibintangi Andovi Da Lopez

Kamis, 15 Oktober 2026 | 20:29

KPK Amankan Uang Rp1 Miliar saat OTT Bupati Klaten

Kamis, 15 Oktober 2026 | 20:26

Profil Letjen Kristomei Sianturi, Kepala BNPB yang Baru Dilantik Prabowo

Kamis, 15 Oktober 2026 | 20:13

Danantara Guyur Rp1,79 Triliun per Tahun untuk Beasiswa Dokter Spesialis

Kamis, 15 Oktober 2026 | 20:06

Utang Subsidi Pemerintah ke PT Pupuk Indonesia Bengkak

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:55

20 Orang Terjaring OTT KPK, Ada Bupati Klaten hingga ASN BPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:45

Survei Adidaya Institute: Mayoritas Puas dengan Kinerja Presiden Prabowo

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:43

Jalur Darat dan Sumur Bor Disiapkan untuk Tangani Karhutla Tanjung Puting

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:34

JXB Perkuat Promosi Pariwisata Menuju 5 Abad Jakarta

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:26

Kopdes Merah Putih Pekerjaan Besar Lintas Kementerian dan BUMN

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:23

Selengkapnya