Berita

Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu/RMOL

Hukum

OTT KPK di Sultra, Sulsel dan Jakarta terkait Suap DAK Rumah Sakit

KAMIS, 07 AGUSTUS 2025 | 21:29 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tiga wilayah di Sulawesi Tenggara (Sultra), Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Jakarta terkait dugaan suap Dana Alokasi Khusus (DAK) pembangunan dan peningkatan kualitas Rumah Sakit (RS).

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, KPK telah mengamankan tujuh orang dalam kegiatan OTT yang berlangsung hari ini, Kamis 7 Agustus 2025. 

Ketujuh orang itu telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.


Mereka terdiri dari tiga orang ditangkap di Jakarta, empat orang ditangkap di Sultra, sementara OTT di Sulsel masih berlangsung.

"Terkait dengan perkaranya, terkait dengan DAK pembangunan rumah sakit, dana DAK pembangunan rumah sakit. Peningkatan kualitas atau status rumah sakit," kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis malam, 7 Agustus 2025.

Dari ketujuh orang yang telah ditangkap, kata Asep, berasal dari unsur swasta dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sedangkan yang dari Sulsel, kata Asep, hingga saat ini kegiatan OTT masih berlangsung.

"Untuk yang tim di Sulawesi Selatan, masih kita sama-sama tunggu. Ya penyelenggara negaranya nanti, tadi saya belum cek ya, tapi yang jelas pasti ada. Pasti ada karena ini kan konsepnya penyuapan ya, dari swasta ke penyelenggara negara," pungkas Asep.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak membenarkan ada bupati di Sultra yang terjaring OTT.

"Iya (OTT). (Bupati) Koltim. Tim masih di sana," kata Tanak kepada RMOL, Kamis siang, 7 Agustus 2025.

Namun demikian, Ketua KPK, Setyo Budiyanto meluruskan bahwa KPK belum berhasil menangkap Bupati Kolaka Timur (Koltim), Abd Azis setelah adanya bantahan dari Abd Azis yang ternyata berada di acara Rakernas Partai Nasdem di Makassar, Sulsel.

"Memang Bupati sedang tidak di tempat, tapi ada beberapa pihak (swasta dan PNS) yang diamankan," kata Setyo kepada wartawan, Kamis sore, 7 Agustus 2025.



Populer

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 03:02

UPDATE

RI Tak Boleh Tunduk atas Bea Masuk 104,38 Persen Produk Surya oleh AS

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:16

DPR: Penagihan Pajak Tanpa Dasar Hukum yang Jelas Namanya Perampokan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Suara Rakyat Terancam Hilang Jika PT Dinaikkan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Bursa Cabut Status Pemantauan Khusus 14 Saham, Resmi Keluar dari Mekanisme FCA

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:57

IHSG Dibuka ke Zona Merah, Anjlok ke Level Terendah 8.093 Pagi Ini

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:41

Komisi III DPR Ingatkan Aparat Tak Main Hukum Terhadap ABK Fandi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:38

Perjanjian Dagang RI-AS Perkuat Hilirisasi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:36

Laba Bersih Astra International Turun 3,3 Persen di 2025, Jadi Rp32,77 Triliun

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:31

185 Lapangan Padel Belum Berizin, Pemprov DKI Segera Bertindak

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:16

Bursa Asia Melempem Jelang Akhir Pekan

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:06

Selengkapnya