Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu/RMOL
Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tiga wilayah di Sulawesi Tenggara (Sultra), Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Jakarta terkait dugaan suap Dana Alokasi Khusus (DAK) pembangunan dan peningkatan kualitas Rumah Sakit (RS).
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, KPK telah mengamankan tujuh orang dalam kegiatan OTT yang berlangsung hari ini, Kamis 7 Agustus 2025.
Ketujuh orang itu telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.
Mereka terdiri dari tiga orang ditangkap di Jakarta, empat orang ditangkap di Sultra, sementara OTT di Sulsel masih berlangsung.
"Terkait dengan perkaranya, terkait dengan DAK pembangunan rumah sakit, dana DAK pembangunan rumah sakit. Peningkatan kualitas atau status rumah sakit," kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis malam, 7 Agustus 2025.
Dari ketujuh orang yang telah ditangkap, kata Asep, berasal dari unsur swasta dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Sedangkan yang dari Sulsel, kata Asep, hingga saat ini kegiatan OTT masih berlangsung.
"Untuk yang tim di Sulawesi Selatan, masih kita sama-sama tunggu. Ya penyelenggara negaranya nanti, tadi saya belum cek ya, tapi yang jelas pasti ada. Pasti ada karena ini kan konsepnya penyuapan ya, dari swasta ke penyelenggara negara," pungkas Asep.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak membenarkan ada bupati di Sultra yang terjaring OTT.
"Iya (OTT). (Bupati) Koltim. Tim masih di sana," kata Tanak kepada
RMOL, Kamis siang, 7 Agustus 2025.
Namun demikian, Ketua KPK, Setyo Budiyanto meluruskan bahwa KPK belum berhasil menangkap Bupati Kolaka Timur (Koltim), Abd Azis setelah adanya bantahan dari Abd Azis yang ternyata berada di acara Rakernas Partai Nasdem di Makassar, Sulsel.
"Memang Bupati sedang tidak di tempat, tapi ada beberapa pihak (swasta dan PNS) yang diamankan," kata Setyo kepada wartawan, Kamis sore, 7 Agustus 2025.
