Jangan Jadikan Amnesti dan Abolisi Alat Tukar Kepentingan

Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dinilai sebagai langkah simbolik yang kuat untuk merawat persatuan bangsa. 

Namun Anggota Dewan Pakar DPP Partai Nasdem, Mohsen Hasan A, menyerukan agar masyarakat sipil tetap kritis terhadap proses yang berlangsung.

“Namun, selama niat dan prosesnya mengedepankan kepentingan bangsa, dan bukan kepentingan segelintir elite, maka kebijakan ini patut diapresiasi,” ujar Mohsen dalam keterangannya, Kamis, 7 Agustus 2025.

Meski demikian, Mohsen mengingatkan bahwa abolisi dan amnesti tidak boleh menjadi instrumen impunitas atau bentuk tukar-menukar kepentingan di antara elite kekuasaan.

“Harus ada transparansi atas kasus yang menimpa Tom dan Hasto, sehingga publik tidak merasa kecerdasan politik ini dibangun di atas kabut transaksi kekuasaan,” tegasnya.

Mohsen menambahkan, Presiden Prabowo tampaknya memahami bahwa konflik politik yang terus berlarut hanya akan menjadi hambatan bagi agenda-agenda besar bangsa di masa depan.

“Prabowo tampaknya menyadari bahwa konflik politik yang dibiarkan berlarut hanya akan merugikan agenda besar Indonesia ke depan, mulai dari pertahanan, ekonomi, sampai transformasi sosial,” pungkasnya.