Mantan Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi DKI Jakarta, Tobaristani/Ist
Tokoh masyarakat Jakarta yang juga mantan Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi DKI Jakarta, Tobaristani, buka suara soal dugaan masuknya politisi dan mantan caleg ke dalam Tim Seleksi FKDM se-DKI.
Ia menilai langkah itu sebagai bentuk penyimpangan yang bisa merusak fungsi FKDM sebagai forum deteksi dini kerawanan sosial di ibu kota.
"Saya tegaskan, FKDM itu bukan alat partai. Ini forum masyarakat, bukan bancakan politik. Kalau sudah begini, publik wajar curiga," kata Tobaristani di Jakarta, Kamis, 7 Agustus 2025.
Tobaristani menyayangkan keputusan Kepala Bakesbangpol DKI Jakarta yang menerbitkan SK Nomor e-0106 Tahun 2025. Ia menilai penyusunan tim seleksi tersebut minim transparansi dan tidak melibatkan tokoh masyarakat secara layak.
“Yang kami dengar, banyak tokoh masyarakat dan akademisi yang justru didepak, diganti dengan orang-orang yang punya latar belakang partai. Ini jelas mencoreng prinsip independensi dan netralitas FKDM,” ungkapnya.
Menurut Tobaristani, keanggotaan FKDM seharusnya bersih dari kepentingan politik praktis. Hal ini sudah diatur dalam Permendagri No. 2 Tahun 2018 dan Pergub DKI No. 22 Tahun 2022.
Bila dilanggar, lanjut dia, proses seleksi bisa dianggap cacat hukum.
“FKDM itu dibiayai APBD. Uang rakyat! Jangan sampai dipakai buat kepentingan oknum-oknum politik. Ini bukan soal suka atau tidak suka, tapi soal menjaga marwah lembaga,” tegasnya.
Tobaristani juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap Bakesbangpol DKI Jakarta. Ia meminta Gubernur, DPRD, dan Ombudsman turun tangan menyelidiki dugaan penyimpangan dalam proses seleksi ini.
“Kalau dibiarkan, ini jadi preseden buruk. Nanti semua lembaga masyarakat bisa saja dimasuki kepentingan politik. Jakarta ini butuh kewaspadaan sosial yang kuat, bukan forum bayangan partai,” ujarnya.
Lebih jauh, Tobaristani mengingatkan bahwa peran FKDM sangat strategis di tengah situasi sosial-politik yang dinamis di Jakarta. Jika disusupi kepentingan, maka fungsi deteksi dini akan tumpul.
“Jangan salah langkah. Kalau FKDM-nya penuh titipan, lalu siapa yang mau kasih peringatan dini ke pemerintah? Justru konflik sosial bisa makin besar karena yang duduk malah jadi bagian dari masalah,” tutupnya.
