Anggota DPR RI Imas Aan Ubudiyah /Ist
Capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen pada kuartal II 2025 dinilai Anggota DPR RI Imas Aan Ubudiyah merupakan hasil dari konsistensi pemerintah dalam menjaga daya tahan ekonomi rakyat melalui program-program pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat memainkan peran strategis dalam mendorong ketangguhan ekonomi akar rumput.
“Angka pertumbuhan ini bukan semata hasil dari pergerakan sektor industri dan investasi besar, tapi juga buah dari kerja nyata pemerintah memberdayakan masyarakat di tingkat bawah terutama UMKM, koperasi, dan sektor informal yang menjadi penyangga utama ekonomi kita,” ujar Imas lewat keterangan resminya, Rabu, 6 Agustus 2025.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai kebijakan yang inklusif dan program-program lintas kementerian/lembaga, termasuk peningkatan kapasitas usaha kecil, pelatihan vokasional, dan fasilitasi pembiayaan, telah memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun demikian, Imas juga menyampaikan catatan kritis. Menurutnya, pertumbuhan yang berkelanjutan tidak cukup hanya mengandalkan stimulus jangka pendek, melainkan harus diperkuat dengan skema pemberdayaan masyarakat yang lebih sistemik dan berbasis wilayah.
“Pemerintah perlu memperkuat pendekatan teritori dalam pemberdayaan. Artinya, setiap wilayah harus memiliki roadmap pembangunan berbasis potensi lokal, dengan dukungan akses pasar dan teknologi. Jangan hanya sentralistik,” tegasnya.
Imas juga menyoroti pentingnya reformulasi kebijakan fiskal agar lebih pro-rakyat, termasuk peningkatan anggaran untuk program pemberdayaan di desa dan wilayah terpencil.
“Pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan pemerataan. Kita tidak ingin angka 5,12 persen ini hanya dinikmati segelintir wilayah atau kelompok saja. Pemerintah harus menjamin bahwa pemberdayaan benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” katanya.
Imas juga mendorong agar Kemenko Pemberdayaan Masyarakat terus memperkuat koordinasi dengan kementerian teknis dan pemerintah daerah untuk memastikan setiap program berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
“Ke depan, tantangannya bukan hanya menjaga pertumbuhan tetap positif, tetapi memastikan ekonomi kita semakin inklusif dan berkeadilan. Pemberdayaan adalah fondasi utama untuk mencapainya,” pungkasnya.
