Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo./Ist

Politik

Jokowi Harus Segera Insaf

RABU, 06 AGUSTUS 2025 | 13:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Aktivis Syahganda Nainggolan menilai langkah Presiden Prabowo Subianto memberi amnesti dan abolisi merupakan sinyal politik yang menunjukkan jaga jarak dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

“Bahwa pemberian abolisi dan amnesti dari Prabowo ini sinyal meninggalkan Jokowi. Tapi apakah kemudian secara total kita nggak tahu,” kata Syahganda saat talkshow di salah satu TV Nasional dikutip redaksi Rabu, 6 Agustus 2025.

Menurutnya, saat ini Prabowo menghadapi tantangan global yang berat sehingga membutuhkan kekuatan politik nasional yang lebih luas melalui rekonsiliasi.


“Kebutuhan Prabowo sekarang untuk melakukan rekonsiliasi yang besar karena Prabowo mengalami tantangan dunia yang sangat besar. Ketika berhadapan dengan Donald Trump, dengan negara besar lainnya, dia butuh satu kekuatan semesta,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Sabang Merauke itu menyarankan agar Jokowi tidak terus memengaruhi kebijakan Presiden Prabowo.

“Dia nggak bisa gara-gara ada Jokowi nggak suka sama Megawati, nggak suka sama yang lainnya misalnya, kemudian itu dibawa sampai sekarang. Pak Jokowi harus insaf juga, jangan terus-terusan ingin mempengaruhi Prabowo,” tegas Syahganda.

Ia bahkan mengingatkan agar Jokowi mengambil sikap seperti Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) usai lengser dari kekuasaan.

“Kalau menurut saya cukuplah Gibran dititipkan kepada Prabowo, sisanya udah kayak SBY aja, nggak ikut campur lagi cawe-cawe,” tandasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Menteri P2MI Didesak Terbitkan Aturan Transisi SIUKAK-SIP3MI

Selasa, 29 September 2026 | 03:59

Ombudsman Diminta Tindaklanjuti Secara Terbuka Temuan di Lapas Cibinong

Selasa, 29 September 2026 | 03:43

KPK Diminta Periksa Petinggi Summarecon Terkait Aliran Uang ke Pejabat

Selasa, 29 September 2026 | 03:23

28.620 Manajer KDKMP Terima SK, Penempatan Diserahkan ke Agrinas

Selasa, 29 September 2026 | 02:55

Dunia Butuh Penguatan Multilateralisme di Tengah Geopolitik yang Tak Pasti

Selasa, 29 September 2026 | 02:25

PHE Ajak Mahasiswa Kenali Industri Hulu Migas Lewat Upstream Youth Champs 2026

Selasa, 29 September 2026 | 01:56

Polisi Pastikan Bupati Gowa Sitti Husniah Dicekal ke Luar Negeri

Selasa, 29 September 2026 | 01:26

Menhan Sjafrie Serahkan 12 Ranpur Amfibi AAV M-35 Buatan AS ke Marinir

Selasa, 29 September 2026 | 00:47

BEI Buka Short Selling Mulai 1 Oktober, Begini Cara Kerja dan Risikonya

Selasa, 29 September 2026 | 00:20

KPK Diminta Tidak Tebang Pilih Usut Kasus Korupsi Kementerian ATR/BPN

Senin, 28 September 2026 | 23:48

Selengkapnya