Penggantian Timsel FKDM Jakarta Diduga Penuh Titipan Politik

Forum Silaturahmi Pemuda Islam (FSPI) mendesak Gubernur DKI Jakarta segera mencopot Kepala Bakesbangpol DKI. Pasalnya, proses penggantian Tim Seleksi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) se-DKI Jakarta diduga kuat dipenuhi titipan elite politik. 

“Kami mencium bau busuk kepentingan politik dalam penggantian Timsel FKDM. Pergantian komposisi Timsel unsur tokoh masyarakat dan akademisi dengan mantan caleg dan kader partai merupakan pengkhianatan terhadap semangat kewaspadaan dini yang netral,” tegas Koordinator FSPI Zulhelmi Tanjung dalam keterangannya, Rabu, 6 Agustus 2025.

Ia mengingatkan bahwa FKDM merupakan lembaga strategis yang dibentuk berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2018, bukan proyek politik musiman. FKDM bertugas mendeteksi potensi konflik dan ancaman keamanan di masyarakat, bukan memperkuat jaringan partai.

“Jangan lupa, dana FKDM itu bersumber dari APBD dari uang rakyat, bukan uang partai. Kalau rekrutmen Timselnya saja sudah dikondisikan untuk kepentingan politik, itu bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang tidak bisa dibiarkan,” tegasnya lagi.

Dalam pasal 13 ayat 1 Permendagri itu, lanjut Zulhelmi, jelas disebutkan bahwa pendanaan FKDM bersumber dari APBD. Maka wajib hukumnya proses seleksi dilakukan secara terbuka, objektif, dan bebas dari intervensi partai politik manapun.

“Ini soal etika bernegara. Kita bicara soal integritas anggaran publik. Kalau FKDM disusupi kepentingan politik, maka fungsinya akan tumpul. Jangan salahkan rakyat kalau makin tidak percaya pada Pemprov Jakarta terutama pada kepemimpinan Gubernur Pramono," jelas dia.

FSPI menilai langkah Kepala Bakesbangpol DKI sudah melampaui batas, dan mendesak Gubernur Pramono dan DPRD DKI Jakarta, khususnya Komisi A, segera turun tangan.

“Kami desak, Gubernur Pramono dan DPRD evaluasi Kepala Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta ini yang sarat kepentingan politik. Kita siap laporkan ini ke Ombudsman, bahkan ke KPK jika perlu. Ini bukan cuma soal seleksi tapi  soal penyimpangan terhadap mandat rakyat Jakarta dalam membangun inklusivitas,” tutup Zulhelmi.