Berita

Gubernur Banten Andra Soni/RMOL

Politik

Evaluasi Kepala Dinas dan OPD

Andra Soni Harus Terapkan Prinsip The Right Man On The Right Place

RABU, 06 AGUSTUS 2025 | 00:16 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Gubernur Banten Andra Soni akan mengevaluasi dan mengganti para kepala dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) demi tercapai pemerataan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto mendukung langkah tersebut. Menurutnya, jangan sampai posisi kepala dinas hanya diisi oleh orang titipan keluarga sehingga muncul kesan dinasti politik.

"Tentunya mengganti OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, Andra Soni sebagai Gubernur Banten mesti menerapkan teori manajemen strategi SDM dengan pemahaman filosofi 'The Right Man on The Right Place'," kata Hari kepada wartawan Selasa, 5 Agustus 2025. 


"Sehingga kinerja Andra Soni ditunjang oleh orang-orang yang tepat untuk mencapai visi dan tujuan sesuai janji kampanye," tegasnya.

Hari yakin masyarakat Banten berharap besar ke Andra Soni. Hal itu tentu amat berbeda dengan kepemimpinan periode sebelumnya di Banten.

Apalagi, lanjut dia, Andra Soni berpengalaman menjadi Ketua DPRD Banten yang tentunya mengetahui persoalan yang ada.

"Andra Soni dalam kepemimpinannya memiliki harapan besar perubahan di Banten yang tidak berjarak dengan berbagi suka dan duka bersama rakyatnya," tandas Hari.

Andra Soni melalui akun media sosial Instagram @andrasoni12 mengatakan bahwa akan mengevaluasi OPD dan siap menempatkan para aparatur sipil negara (ASN) di tempat yang dibutuhkan.

"Evaluasi OPD yang telah bertahun-tahun ada yang sampai 8 tahun, tentunya ini harus kita segarkan karena dan bisa kerja di mana saja dan dituntut untuk tidak memilih di mana dia bekerja. Kewenangan ada di Pemprov Banten artinya Gubernur memiliki kewenangan untuk menempatkan ASN sesuai dengan kebutuhan dalam rangka menunjang kebutuhan Gubernur terutama sukseskan visi dan misi," jelas Andra Soni.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya