Berita

Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrachman/Ist

Politik

Nasky Milenial Center:

Serangan ke Jenderal Dudung soal Rumah Prajurit Bermotif Politik

SELASA, 05 AGUSTUS 2025 | 18:39 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Penasehat Khusus Presiden RI, Prabowo Subianto Bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrachman tersenggol kasus mangkraknya perumahan untuk ribuan prajurit muda TNI Angkatan Darat.

Analis politik dan pemerhati sosial, Nasky Putra Tandjung menilai tuduhan negatif yang menyasar Dudung Abdurrachman sangat tidak berdasar, tak objektif dan diduga ada muatan politisnya.

"Menyebarkan informasi tanpa data dan bukti sahih merupakan bentuk penghakiman sepihak yang berbahaya,” kata Nasky dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa 5 Agustus 2025.


Founder Nasky Milenial Center ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terpancing provokasi dan tetap mengedepankan akal sehat serta fakta yang valid. 

"Mari sama-sama kita jaga persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi,” kata Nasky.

Ia menilai bahwa kebijakan program rumah prajurit TNI AD bukan semasa Dudung menjabat KSAD, melainkan digulirkan pejabat sebelumnya.

"Jenderal Dudung bertugas menata, mengoordinasikan dan menyelesaikan persoalan kebijakan tersebut agar bermanfaat bagi para prajurit TNI AD berdasarkan peraturan yang ada," kata Nasky.

Nasky juga menguraikan prestasi Jenderal Dudung yang berhasil menyelesaikan pembangunan fasilitas bagi prajurit TNI AD sebanyak 1.020 unit rumah dinas (tipe K-45), 62 unit rumah dinas (tipe K-70), serta sembilan unit rusun tahun 2021. 

Nasky menilai serangan terhadap Penasehat Khusus Presiden Jenderal Dudung merupakan bentuk pelemahan terhadap struktur pendukung pemerintahan. 

"Secara tidak langsung, ini juga upaya sistematis untuk menggoyang legitimasi program kerja pemerintah melalui jalur non-formal," pungkas Nasky.



Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya