Berita

Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrachman/Ist

Politik

Nasky Milenial Center:

Serangan ke Jenderal Dudung soal Rumah Prajurit Bermotif Politik

SELASA, 05 AGUSTUS 2025 | 18:39 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Penasehat Khusus Presiden RI, Prabowo Subianto Bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrachman tersenggol kasus mangkraknya perumahan untuk ribuan prajurit muda TNI Angkatan Darat.

Analis politik dan pemerhati sosial, Nasky Putra Tandjung menilai tuduhan negatif yang menyasar Dudung Abdurrachman sangat tidak berdasar, tak objektif dan diduga ada muatan politisnya.

"Menyebarkan informasi tanpa data dan bukti sahih merupakan bentuk penghakiman sepihak yang berbahaya,” kata Nasky dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa 5 Agustus 2025.


Founder Nasky Milenial Center ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terpancing provokasi dan tetap mengedepankan akal sehat serta fakta yang valid. 

"Mari sama-sama kita jaga persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi,” kata Nasky.

Ia menilai bahwa kebijakan program rumah prajurit TNI AD bukan semasa Dudung menjabat KSAD, melainkan digulirkan pejabat sebelumnya.

"Jenderal Dudung bertugas menata, mengoordinasikan dan menyelesaikan persoalan kebijakan tersebut agar bermanfaat bagi para prajurit TNI AD berdasarkan peraturan yang ada," kata Nasky.

Nasky juga menguraikan prestasi Jenderal Dudung yang berhasil menyelesaikan pembangunan fasilitas bagi prajurit TNI AD sebanyak 1.020 unit rumah dinas (tipe K-45), 62 unit rumah dinas (tipe K-70), serta sembilan unit rusun tahun 2021. 

Nasky menilai serangan terhadap Penasehat Khusus Presiden Jenderal Dudung merupakan bentuk pelemahan terhadap struktur pendukung pemerintahan. 

"Secara tidak langsung, ini juga upaya sistematis untuk menggoyang legitimasi program kerja pemerintah melalui jalur non-formal," pungkas Nasky.



Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya