Belanja Pemerintah Melambat di Kuartal II 2025, Meski Blokir Anggaran Sudah Dibuka

Kinerja konsumsi pemerintah tercatat masih tertekan pada kuartal II 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut dari seluruh komponen pengeluaran, hanya belanja pemerintah yang mengalami kontraksi.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, menjelaskan bahwa konsumsi pemerintah terkontraksi sebesar 0,33 persen (yoy) pada kuartal II-2025.

“Dari sisi pengeluaran, pada kuartal II 2025 secara year on year (yoy), seluruh komponen mengalami pertumbuhan positif kecuali konsumsi pemerintah,” kata Edy dalam konferensi pers, Selasa 5 Agustus 2025.

Menurut Edy, kontraksi ini terjadi meski pemerintah telah membuka blokir anggaran. Penyebab utamanya adalah tingginya realisasi belanja pemerintah pada kuartal II tahun lalu yang didorong pengeluaran besar untuk Pemilu 2024 dan persiapan Pilkada serentak.

"Jadi, kalau kita me-recall memori kita di tahun lalu, pada triwulan II memang ada belanja, realisasi belanja pemerintah yang cukup tinggi. Itulah yang kemudian, tadi di Q2 ini belanja pemerintah, terutama belanja barang dan jasanya memang masih negatif," jelasnya.

Edy menambahkan, proses realisasi belanja setelah blokir anggaran dibuka oleh Kementerian Keuangan tidak sepenuhnya bisa direalisasikan, karena terdapat sejumlah proses administratif di tingkat kementerian dan lembaga (K/L) yang membuat serapan anggaran berjalan lambat.

"Terkait blokir yang sudah dibuka, memang tidak serta-merta kemudian begitu blokir semua bisa belanja. Mungkin ada proses barangkali ya, nah ini memang tidak bisa disimpulkan tetapi bisa dipertanyakan barangkali nanti masing-masing di KL masing-masing," pungkas Edy.

Adapun hingga 24 Juni 025, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membuka blokir anggaran mencapao Rp134,9 triliun, yang dialokasikan untuk program prioritas pembangunan nasional.