Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari/Ist
Pemerintah didorong lebih serius dan progresif mengakselerasi pembangunan pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia.
Menurut Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, mengatakan target bauran energi nasional sebesar 35 persen dari EBT idealnya dapat dicapai lebih cepat, bukan menunggu hingga tahun 2030.
“Target 35 persen pembangkit EBT jangan terus-menerus dijadikan visi jangka panjang tanpa upaya percepatan yang konkret. Kalau memang serius, pemerintah harus bisa mewujudkannya mulai tahun ini," kata Ratna lewat keterangan tertulisnya, Selasa, 8 Agustus 2025.
"Kesiapan teknologi, sumber daya, dan komitmen politik semuanya sudah tersedia, tinggal bagaimana kemauan dan kebijakan didorong lebih progresif,” sambung Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Dia juga menekankan pentingnya akselerasi pembangunan EBT sebagai bentuk tanggung jawab dalam menghadapi krisis iklim global dan menjamin keberlanjutan energi nasional.
Ia berujar, Indonesia memiliki potensi besar EBT seperti panas bumi, tenaga surya, angin, air, dan bioenergi yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Ratna menggarisbawahi, Indonesia sangat kaya akan potensi EBT. Tapi selama ini justru yang banyak dibangun masih dominan energi fosil.
"Kalau kita mau menjaga lingkungan, menekan emisi karbon, dan menjamin kemandirian energi, maka pembangunan pembangkit EBT harus diprioritaskan, bukan sekadar wacana. Bahkan menurut saya ini kesempatan bagus untuk pemerintah jika mau menchallenge Danantara. Mintalah super holding ini untuk mendirikan pembangkit EBT yang kompetitif di tahun depan. Itu akan sangat menarik.” tambahnya.
Ratna juga mengingatkan bahwa lambannya transisi energi akan berdampak besar terhadap keberlanjutan pembangunan nasional.
Sebab itu ia meminta Kementerian ESDM bersama PLN dan lembaga terkait melakukan terobosan kebijakan dan realokasi anggaran untuk memastikan pembangunan pembangkit EBT benar-benar terjadi secara massif dan merata.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pendekatan business as usual. Harus ada reformasi kebijakan energi nasional agar EBT benar-benar menjadi tulang punggung ketahanan energi kita. Dan itu harus mulai dibuktikan tahun ini, bukan ditunda sampai 2030,” tegasnya.
