Berita

Presiden Prabowo Subianto/Net

Politik

Insentif Politik Abolisi-Amnesti Prabowo: PDIP dan Gerbong Anies Merapat

SELASA, 05 AGUSTUS 2025 | 10:58 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kebijakan abolisi untuk Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto, akan memberkati insentif politik untuk Presiden Prabowo Subianto.

Founder Citra Institute Yusak Farchan memandang, abolisi dan amnesti yang dikeluarkan Presiden dapat meredam gejolak pasca pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Tentu ada insentif politik yang didapat Prabowo atas pemberian abolisi dan amnesti tersebut," ujar Yusak kepada RMOL, Selasa, 5 Agustus 2025.


Dia memperkirakan, untuk abolisi yang diberikan kepada Tom Lembong atas kasus korupsi impor gula, setidaknya Prabowo akan menghapus stigma pendukung Anies Baswedan yang pada Pilpres 2024 kemarin menjadi calon presiden (capres).

Pasalnya, pada Pilpres 2024 kemarin Tom Lembong masuk ke dalam struktur tim pemenangan Anies yang berpasangan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

"Pendukung Anies tidak akan marah lagi ke Prabowo bahkan bisa total mendukung Prabowo. Kalaupun marah, marahnya tetap ke Jokowi," tuturnya.

Sementara, amnesti yang diberikan kepada mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP), Hasto Kristiyanto yang tersangkut kasus korupsi buronan Harun Masiku, juga memecahkan kebuntuan hubungan politik Prabowo dengan partai pemenang Pileg 2024.

"Saya kira jelas hubungan Prabowo-PDIP bisa semakin mesra dan akan mempermudah masuknya PDIP ke pemerintahan Prabowo," tuturnya.

Oleh karenanya, kandidat doktor politik Universitas Nasional (UNAS) itu meyakini langkah Prabowo memperkuat penyatuan berbagai gerbong politik yang sempat bertarung di Pilpres 2024.

"Stabilitas politik cenderung terjaga dan dukungan terhadap program-program pemerintahan Prabowo menjadi semakin bertambah," demikian Yusak menambahkan.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya