Berita

Presiden Prabowo Subianto/Net

Politik

Insentif Politik Abolisi-Amnesti Prabowo: PDIP dan Gerbong Anies Merapat

SELASA, 05 AGUSTUS 2025 | 10:58 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kebijakan abolisi untuk Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto, akan memberkati insentif politik untuk Presiden Prabowo Subianto.

Founder Citra Institute Yusak Farchan memandang, abolisi dan amnesti yang dikeluarkan Presiden dapat meredam gejolak pasca pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Tentu ada insentif politik yang didapat Prabowo atas pemberian abolisi dan amnesti tersebut," ujar Yusak kepada RMOL, Selasa, 5 Agustus 2025.


Dia memperkirakan, untuk abolisi yang diberikan kepada Tom Lembong atas kasus korupsi impor gula, setidaknya Prabowo akan menghapus stigma pendukung Anies Baswedan yang pada Pilpres 2024 kemarin menjadi calon presiden (capres).

Pasalnya, pada Pilpres 2024 kemarin Tom Lembong masuk ke dalam struktur tim pemenangan Anies yang berpasangan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

"Pendukung Anies tidak akan marah lagi ke Prabowo bahkan bisa total mendukung Prabowo. Kalaupun marah, marahnya tetap ke Jokowi," tuturnya.

Sementara, amnesti yang diberikan kepada mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP), Hasto Kristiyanto yang tersangkut kasus korupsi buronan Harun Masiku, juga memecahkan kebuntuan hubungan politik Prabowo dengan partai pemenang Pileg 2024.

"Saya kira jelas hubungan Prabowo-PDIP bisa semakin mesra dan akan mempermudah masuknya PDIP ke pemerintahan Prabowo," tuturnya.

Oleh karenanya, kandidat doktor politik Universitas Nasional (UNAS) itu meyakini langkah Prabowo memperkuat penyatuan berbagai gerbong politik yang sempat bertarung di Pilpres 2024.

"Stabilitas politik cenderung terjaga dan dukungan terhadap program-program pemerintahan Prabowo menjadi semakin bertambah," demikian Yusak menambahkan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya