Berita

Presiden Prabowo Subianto/Net

Politik

Insentif Politik Abolisi-Amnesti Prabowo: PDIP dan Gerbong Anies Merapat

SELASA, 05 AGUSTUS 2025 | 10:58 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kebijakan abolisi untuk Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto, akan memberkati insentif politik untuk Presiden Prabowo Subianto.

Founder Citra Institute Yusak Farchan memandang, abolisi dan amnesti yang dikeluarkan Presiden dapat meredam gejolak pasca pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Tentu ada insentif politik yang didapat Prabowo atas pemberian abolisi dan amnesti tersebut," ujar Yusak kepada RMOL, Selasa, 5 Agustus 2025.


Dia memperkirakan, untuk abolisi yang diberikan kepada Tom Lembong atas kasus korupsi impor gula, setidaknya Prabowo akan menghapus stigma pendukung Anies Baswedan yang pada Pilpres 2024 kemarin menjadi calon presiden (capres).

Pasalnya, pada Pilpres 2024 kemarin Tom Lembong masuk ke dalam struktur tim pemenangan Anies yang berpasangan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

"Pendukung Anies tidak akan marah lagi ke Prabowo bahkan bisa total mendukung Prabowo. Kalaupun marah, marahnya tetap ke Jokowi," tuturnya.

Sementara, amnesti yang diberikan kepada mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP), Hasto Kristiyanto yang tersangkut kasus korupsi buronan Harun Masiku, juga memecahkan kebuntuan hubungan politik Prabowo dengan partai pemenang Pileg 2024.

"Saya kira jelas hubungan Prabowo-PDIP bisa semakin mesra dan akan mempermudah masuknya PDIP ke pemerintahan Prabowo," tuturnya.

Oleh karenanya, kandidat doktor politik Universitas Nasional (UNAS) itu meyakini langkah Prabowo memperkuat penyatuan berbagai gerbong politik yang sempat bertarung di Pilpres 2024.

"Stabilitas politik cenderung terjaga dan dukungan terhadap program-program pemerintahan Prabowo menjadi semakin bertambah," demikian Yusak menambahkan.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Bareskrim Gerebek 9 Lokasi Rawan Narkoba di Sumut, Puluhan Pengedar dan Pemakai Diamankan

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:28

Pasar Serdang Kemayoran Segera Direvitalisasi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:15

Hadiah Bibit Korupsi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:01

Aparat Usut Dugaan Investasi Emas Bodong Rp25 Miliar yang Seret Sejumlah Artis

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:55

Putusan MK soal Gibran Bergulir ke Ranah Politik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:39

Karhutla Belum Tuntas, Pemerintah Kaji Langkah Penanganan Terbaik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:34

Kemenhub Catat 1.673 Penerbangan Terdampak Karhutla: 907 Batal

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:17

Radja Nainggolan Ungkap Penyesalan Besar Belum Pernah Bela Timnas Indonesia

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Trump Pertimbangkan Bantu Arab Saudi Perangi Houthi

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:48

Selengkapnya