Berita

Presiden Prabowo Subianto/Net

Politik

Insentif Politik Abolisi-Amnesti Prabowo: PDIP dan Gerbong Anies Merapat

SELASA, 05 AGUSTUS 2025 | 10:58 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kebijakan abolisi untuk Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto, akan memberkati insentif politik untuk Presiden Prabowo Subianto.

Founder Citra Institute Yusak Farchan memandang, abolisi dan amnesti yang dikeluarkan Presiden dapat meredam gejolak pasca pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Tentu ada insentif politik yang didapat Prabowo atas pemberian abolisi dan amnesti tersebut," ujar Yusak kepada RMOL, Selasa, 5 Agustus 2025.


Dia memperkirakan, untuk abolisi yang diberikan kepada Tom Lembong atas kasus korupsi impor gula, setidaknya Prabowo akan menghapus stigma pendukung Anies Baswedan yang pada Pilpres 2024 kemarin menjadi calon presiden (capres).

Pasalnya, pada Pilpres 2024 kemarin Tom Lembong masuk ke dalam struktur tim pemenangan Anies yang berpasangan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

"Pendukung Anies tidak akan marah lagi ke Prabowo bahkan bisa total mendukung Prabowo. Kalaupun marah, marahnya tetap ke Jokowi," tuturnya.

Sementara, amnesti yang diberikan kepada mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP), Hasto Kristiyanto yang tersangkut kasus korupsi buronan Harun Masiku, juga memecahkan kebuntuan hubungan politik Prabowo dengan partai pemenang Pileg 2024.

"Saya kira jelas hubungan Prabowo-PDIP bisa semakin mesra dan akan mempermudah masuknya PDIP ke pemerintahan Prabowo," tuturnya.

Oleh karenanya, kandidat doktor politik Universitas Nasional (UNAS) itu meyakini langkah Prabowo memperkuat penyatuan berbagai gerbong politik yang sempat bertarung di Pilpres 2024.

"Stabilitas politik cenderung terjaga dan dukungan terhadap program-program pemerintahan Prabowo menjadi semakin bertambah," demikian Yusak menambahkan.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya