Pemeriksaan Kesehatan Gratis 53 Juta Pelajar Dimulai Agustus 2025

Program pemeriksaan kesehatan gratis bagi pelajar resmi dimulai Senin 4 Agustus 2025. Program ini menargetkan 53 juta pelajar dari 230 ribu sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia.

"Jadi di sini (SMPN 5) kita mulai, cek kesehatan gratis buat anak sekolah. Anak sekolah itu ada 53 jutaan. Sekolahnya sama madrasah ada 230 ribuan," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di SMPN 5 Kota Bandung.

Budi menjelaskan, pemeriksaan kesehatan ini meliputi berbagai aspek. Untuk siswa SD dan SMP, ada 13 jenis pemeriksaan, sedangkan siswa SMA akan diperiksa melalui 14 jenis layanan kesehatan.

Dalam pantauannya di SMPN 5 Bandung, Budi menemukan sembilan dari 14 siswa mengalami gangguan penglihatan.

"Kadang-kadang itu nilainya jelek bukan gara-gara bodoh, tapi gara-gara nggak bisa lihat. Dengan demikian kan jadi kita bisa perbaiki supaya anak-anak kita itu sehat semua," kata Budi dikutip dari .

Budi menambahkan, siswa yang terdeteksi mengalami gangguan kesehatan akan dicatat oleh tim UKS, kemudian ditindaklanjuti oleh puskesmas setempat. 

Ia juga menghimbau siswa untuk membatasi penggunaan gawai, terutama saat digunakan dari jarak dekat. Karena kebiasaan ni kerap menjadi penyebab gangguan mata. 

Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menyatakan bahwa Jawa Barat akan mengikutsertakan lebih dari 8,6 juta siswa dalam program ini. 

"Dari program CKG ini di Jawa Barat kita prioritaskan untuk 8.600.000 lebih siswa yang akan kita ikut sertakan dalam CKG ini," kata Erwan.

Menurut Erwan, hasil pemeriksaan akan dikategorikan dalam tiga klasifikasi: merah, kuning, dan hijau. Sekolah dengan status merah akan menjadi prioritas intervensi, termasuk penguatan layanan UKS.

"Kalau yang kuning juga sama, yang hijau dipertahankan bagaimana mereka tetap hijau. Jangan sampai ketika bulan depan ada pemeriksaan lagi mereka menjadi kuning atau apalagi menjadi merah," kata Erwan.

Sementara itu, Wali Kota Bandung, M. Farhan menegaskan bahwa data hasil pemeriksaan akan digunakan lintas instansi untuk menyusun langkah-langkah penanganan lanjutan terhadap siswa yang memiliki masalah kesehatan.

"Jadi nanti data ini akan dimanfaatkan oleh multi-stakeholders, sehingga nanti bisa memenuhi standar pelayanan minimum plus memenuhi salah satu di antara 69 indeks indikator dari pelayanan minimal tersebut," kata Farhan.