Berita

Siswa menikmati Makan Bergizi Gratis/Ist

Bisnis

Nampan MBG Impor, Pemerintah Tegaskan Tak Abaikan Produk Lokal

SENIN, 04 AGUSTUS 2025 | 16:01 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Menteri Perdagangan Budi Santoso menanggapi protes sejumlah pengusaha lokal terkait maraknya impor nampan makan (food tray) untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Menurutnya, kebijakan impor dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan besar yang belum sepenuhnya mampu dipenuhi oleh industri dalam negeri.

“Terkait food tray dibuka untuk kepentingan makan bergizi gratis, karena kita membutuhkan banyak produk itu,” ujar Mendag Budi saat jumpa pers di kantornya, Senin, 4 Agustus 2025.


Ia menjelaskan bahwa pemerintah tidak melarang penggunaan produk dalam negeri untuk keperluan program MBG. Justru, keberadaan produk lokal tetap diakomodasi dan diharapkan dapat turut serta dalam pemenuhan kebutuhan nasional. 

Namun, karena skalanya sangat besar dan waktu pelaksanaan terbatas, impor pun dibuka sebagai opsi pendukung.

“Kalau di dalam negeri misalkan ada (protes),  kita kan tidak melarang penggunaan produksi dalam negeri. Tetapi impor juga boleh karena kebutuhan kita sangat besar,” tegas Budi.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menyasar jutaan pelajar di seluruh Indonesia. 

Untuk mendukung kelancaran distribusi makanan, dibutuhkan peralatan penunjang dalam jumlah besar dan dalam waktu cepat — salah satunya adalah nampan makan atau food tray.

Mendag menekankan, keputusan membuka keran impor tidak dimaksudkan untuk melemahkan pelaku usaha lokal, tetapi sebagai langkah praktis dalam memenuhi kebutuhan mendesak.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya