Berita

Presiden Prabowo Subianto/Ist

Politik

Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Jadi Sinyal Prabowo Jauhi Jokowi

MINGGU, 03 AGUSTUS 2025 | 06:30 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto menjadi sinyal pengaruh Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi mulai menurun.

Peneliti media dan politik Buni Yani menilai, kasus hukum yang menjerat Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto dicurigai kuat ada campur tangan Jokowi melalui jaringan penegak hukum yang masih dikuasainya.

"Abolisi dan amnesti ini dianggap sebagai menurunnya pengaruh Jokowi dan sinyal Prabowo semakin menjauh dari pengaruh Jokowi," kata Buni Yani dikutip dari akun Facebook pribadinya, Minggu 3 Agustus 2025.


Dalam kondisi semakin terjepit dan menurunnya pengaruh, kata Buni Yani, Jokowi justru membuat musuh baru dengan menuduh orang besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

"Seharusnya Jokowi mencari sebanyak-banyaknya sekutu dan menghindari bahkan satu musuh pun," kata Buni Yani. 

"Tapi itulah Jokowi, manusia dengan 1001 kontroversi, 1001 kebohongan," sambungnya.

Pekan lalu, Hasto divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap terkait perkara korupsi Harun Masiku. 

Sementara itu, Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus impor gula kristal mentah pada 18 Juli silam.

Presiden Prabowo kemudian melalui Surat Presiden Nomor R43/Pres/072025 tertanggal 30 Juli 2025 meminta pertimbangan DPR untuk pemberian amnesti dan abolisi terhadap 1.178 narapidana. Dalam dokumen itu terdapat nama Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto.




Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya