Berita

Ketua Umum PDIP periode 2025-2030 Megawati Soekarnoputri di sela kongres di Bali/dok.PDIP.

Politik

Megawati Rangkap Ketum-Sekjen PDIP Tidak Lima Tahun

SABTU, 02 AGUSTUS 2025 | 21:20 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Megawati Soekarnoputri rangkap jabatan sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal (Sekjen) pada kepengurusan PDIP 2025-2030.

Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan yang baru dilantik Ribka Tjiptaning mengatakan sepenuhnya merupakan hak istimewa ketua umum karena posisi sekjen masih kosong. 

“Iya, semua kan hak prerogatif ibu (Megawati). Pasti ibu punya kebijakan, punya perhitungan sendiri,” kata Ribka kepada media, Minggu 2 Agustus 2025.


Ribka menjawab posisi Hasto Kristiyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Sekjen. Ia menjelaskan Hasto tak dilantik lantaran baru tiba di arena kongres di Bali saat penutupan.

"Itu juga kan, kan baru datang kita udah dilantik baru datang. Mungkin kalau sebelum dilantik ya itu lain lagi persoalannya. Karena kita sudah dilantik Hasto baru datang, ya nanti mungkin ada pelantikan di DPP entah apa kan," kata Ribka.

"Kan banyak yang masih belum datang, Andreas, dua Andreas, Charles, Dolfie, kalau nggak salah 5, 6 orang lah," tambahnya.

Sampai kapan Megawati rangkap jabatan? Ribka mengatakan tidak sampai lima tahun karena. Dia menyampaikan kisi-kisi hingga daftar lengkap kepengurusan PDIP didaftarkan ke Kementerian Hukum.

"Nggak, biasanya sudah dilengkapi ya. Kan nggak mungkin kasih ke Kumham belum ada sekjen. Nggak adalah (ibu rangkap jabatan sampai lima tahun)," tukas dia.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya