Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal (Purn) Budi Gunawan/Ist

Politik

BG Ajak Kementerian dan Lembaga Komitmen Sikat Penyelundupan

SABTU, 02 AGUSTUS 2025 | 01:37 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan akan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga dalam mencegah dan memberantas penyelundupan di tanah air.

“Saya akan terus mendorong dan memastikan Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan bekerja secara berkelanjutan dalam mensinergikan Kementerian/Lembaga guna memberantas penyelundupan di Indonesia,” jelas Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal (Purn) Budi Gunawan dalam keterangan resminya, Jumat, 1 Agustus 2025.

Menurut BG akrab disapa, kerja sama lintas sektor sangat dibutuhkan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan laut Indonesia.


Salah satunya memerangi penyelundupan yang kompleks dan terorganisir. 

“Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat keamanan dan penegakan hukum, khususnya di wilayah laut yang rawan dimanfaatkan sebagai jalur penyelundupan lintas batas,” ungkapnya.

Seperti diketahui bersama bahwa Direktur Jenderal Bea dan Cukai telah melaksanakan Penutupan Operasi Terpadu Semester I Tahun 2025 dan Launching Satuan Tugas Khusus Pemberantasan Penyelundupan. 

Dalam acara tersebut, dipaparkan hasil Operasi Jaring Sriwijaya dan Jaring Wallacea yang digelar sejak 1 Mei hingga 7 Juli 2025, dengan total 16 penindakan terhadap upaya penyelundupan barang ilegal seperti narkotika, pasir timah, rokok ilegal, produk tekstil, serta komoditas bahan pokok

Salah satu penindakan menonjol yakni penggagalan penyelundupan 2 ton sabu oleh MV Sea Dragon Tarawa, yang berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp15 triliun dan mencegah penyalahgunaan narkotika terhadap 51 juta jiwa masyarakat.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya