Berita

Ketua Fraksi MPR RI Melchias Marcus Mekeng/RMOL

Politik

Melchias Marcus:

Lebih Bagus Kepala Daerah Dipilih DPRD seperti Era Soeharto

RABU, 30 JULI 2025 | 00:02 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memperoleh dukungan Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Marcus Mekeng.

Mekeng mengaku lebih suka kepala daerah dipilih melalui DPRD  seperti era Presiden ke-2 RI Soeharto. Sebab, menurutnya, pemilihan langsung oleh rakyat tidak membuat daerah bertambah maju pembangunannya.

“Karena terus terang dengan dipilih langsung oleh rakyat juga tidak membuat daerah-daerah tambah maju,” kata Mekeng di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Senayan, Selasa 29 Juli 2025.


Ia menambahkan banyak daerah yang mengandalkan anggaran dari pusat. Sehingga dan kepala daerah yang dipilih rakyat cenderung kurang memiliki kreativitas dalam memimpin daerahnya.

“Kreativitas dari pimpinan yang dipilih oleh rakyat nggak ada. Setelah dia duduk malah pusing mikir gimana cari uang,” kata Mekeng.

Karena itulah, Mekeng mengusulkan kepala daerah dipilih DPRD seperti zaman Orde Baru.

“Kalau DPRD pilih, dipilih orang yang udah bener-bener. Nggak asal orang yang punya duit, terus bisa jadi bupati, jadi gubernur. Tapi orang-orang yang punya kualitas, kemampuan pemimpinnya, integritasnya segala macam,” sambungnya.

Mekeng menuturkan, kepala daerah yang dipilih rakyat akan mengeluarkan ongkos politik cukup besar. Dikhawatirkan akan terjadi praktik korupsi ketika memimpin daerah lantaran uang yang sudah dikeluarkan harus kembali lagi.

“Kalau pilih rakyat itu ongkosnya kemahalan. Sementara gaji mereka kecil. Nah itu peluang orang untuk mikirin ini gimana balikin uang,” tutup Mekeng.

Wacana kepala daerah dipilih DPRD pertama kali dilontarkan oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia yang kemudian disambut oleh Presiden Prabowo Subianto.

Terbaru, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan dua pola dalam pemilihan kepala daerah. Kedua pola itu adalah gubernur dipilih oleh pemerintah pusat, sementara bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD.





Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Bank Mandiri Berikan Relaksasi Kredit Nasabah Terdampak Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 12:12

UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,72 Juta, Begini Respon Pengusaha

Jumat, 26 Desember 2025 | 12:05

Pemerintah Imbau Warga Pantau Peringatan BMKG Selama Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:56

PMI Jaksel Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:54

Trump Selipkan Sindiran untuk Oposisi dalam Pesan Natal

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:48

Pemerintah Kejar Pembangunan Huntara dan Huntap bagi Korban Bencana di Aceh

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:15

Akhir Pelarian Tigran Denre, Suami Selebgram Donna Fabiola yang Terjerat Kasus Narkoba

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:00

Puan Serukan Natal dan Tahun Baru Penuh Empati bagi Korban Bencana

Jumat, 26 Desember 2025 | 10:49

Emas Antam Naik, Buyback Nyaris Tembus Rp2,5 Juta per Gram

Jumat, 26 Desember 2025 | 10:35

Sekolah di Sumut dan Sumbar Pulih 90 Persen, Aceh Menyusul

Jumat, 26 Desember 2025 | 10:30

Selengkapnya