Berita

Ketua Fraksi MPR RI Melchias Marcus Mekeng/RMOL

Politik

Melchias Marcus:

Lebih Bagus Kepala Daerah Dipilih DPRD seperti Era Soeharto

RABU, 30 JULI 2025 | 00:02 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memperoleh dukungan Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Marcus Mekeng.

Mekeng mengaku lebih suka kepala daerah dipilih melalui DPRD  seperti era Presiden ke-2 RI Soeharto. Sebab, menurutnya, pemilihan langsung oleh rakyat tidak membuat daerah bertambah maju pembangunannya.

“Karena terus terang dengan dipilih langsung oleh rakyat juga tidak membuat daerah-daerah tambah maju,” kata Mekeng di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Senayan, Selasa 29 Juli 2025.


Ia menambahkan banyak daerah yang mengandalkan anggaran dari pusat. Sehingga dan kepala daerah yang dipilih rakyat cenderung kurang memiliki kreativitas dalam memimpin daerahnya.

“Kreativitas dari pimpinan yang dipilih oleh rakyat nggak ada. Setelah dia duduk malah pusing mikir gimana cari uang,” kata Mekeng.

Karena itulah, Mekeng mengusulkan kepala daerah dipilih DPRD seperti zaman Orde Baru.

“Kalau DPRD pilih, dipilih orang yang udah bener-bener. Nggak asal orang yang punya duit, terus bisa jadi bupati, jadi gubernur. Tapi orang-orang yang punya kualitas, kemampuan pemimpinnya, integritasnya segala macam,” sambungnya.

Mekeng menuturkan, kepala daerah yang dipilih rakyat akan mengeluarkan ongkos politik cukup besar. Dikhawatirkan akan terjadi praktik korupsi ketika memimpin daerah lantaran uang yang sudah dikeluarkan harus kembali lagi.

“Kalau pilih rakyat itu ongkosnya kemahalan. Sementara gaji mereka kecil. Nah itu peluang orang untuk mikirin ini gimana balikin uang,” tutup Mekeng.

Wacana kepala daerah dipilih DPRD pertama kali dilontarkan oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia yang kemudian disambut oleh Presiden Prabowo Subianto.

Terbaru, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan dua pola dalam pemilihan kepala daerah. Kedua pola itu adalah gubernur dipilih oleh pemerintah pusat, sementara bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD.





Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Biodigester Komunal Sampah Organik Dibangun di Rusunawa

Rabu, 12 Agustus 2026 | 06:11

Polisi Harus Usut Promosi Miras Berkedok Challenge Hafalan Al-Qur'an

Rabu, 12 Agustus 2026 | 06:06

Wisata Probolinggo Jadi Alternatif Usai Bromo Ditutup

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:48

Peluang Besar Jakarta Gaet Investor Lewat JAFEX 2026

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:25

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Layanan Publik Pemda Harus Tetap Berjalan Meski Keadaan Sulit

Rabu, 12 Agustus 2026 | 04:31

Jangan-jangan Gibran Punya Ijazah Sarjana Tanpa Ijazah SMA

Rabu, 12 Agustus 2026 | 04:27

Challenge Hafalan Qur'an demi Miras Melukai Hati Umat Islam

Rabu, 12 Agustus 2026 | 04:10

Abdoel Moeis: Sastrawan, Wartawan, Pahlawan

Rabu, 12 Agustus 2026 | 03:34

Dokter Tifa Ajak Rakyat Hadiri Sidang Praperadilan di PN Jaksel

Rabu, 12 Agustus 2026 | 03:06

Selengkapnya