Berita

Ketua Fraksi MPR RI Melchias Marcus Mekeng/RMOL

Politik

Melchias Marcus:

Lebih Bagus Kepala Daerah Dipilih DPRD seperti Era Soeharto

RABU, 30 JULI 2025 | 00:02 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memperoleh dukungan Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Marcus Mekeng.

Mekeng mengaku lebih suka kepala daerah dipilih melalui DPRD  seperti era Presiden ke-2 RI Soeharto. Sebab, menurutnya, pemilihan langsung oleh rakyat tidak membuat daerah bertambah maju pembangunannya.

“Karena terus terang dengan dipilih langsung oleh rakyat juga tidak membuat daerah-daerah tambah maju,” kata Mekeng di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Senayan, Selasa 29 Juli 2025.


Ia menambahkan banyak daerah yang mengandalkan anggaran dari pusat. Sehingga dan kepala daerah yang dipilih rakyat cenderung kurang memiliki kreativitas dalam memimpin daerahnya.

“Kreativitas dari pimpinan yang dipilih oleh rakyat nggak ada. Setelah dia duduk malah pusing mikir gimana cari uang,” kata Mekeng.

Karena itulah, Mekeng mengusulkan kepala daerah dipilih DPRD seperti zaman Orde Baru.

“Kalau DPRD pilih, dipilih orang yang udah bener-bener. Nggak asal orang yang punya duit, terus bisa jadi bupati, jadi gubernur. Tapi orang-orang yang punya kualitas, kemampuan pemimpinnya, integritasnya segala macam,” sambungnya.

Mekeng menuturkan, kepala daerah yang dipilih rakyat akan mengeluarkan ongkos politik cukup besar. Dikhawatirkan akan terjadi praktik korupsi ketika memimpin daerah lantaran uang yang sudah dikeluarkan harus kembali lagi.

“Kalau pilih rakyat itu ongkosnya kemahalan. Sementara gaji mereka kecil. Nah itu peluang orang untuk mikirin ini gimana balikin uang,” tutup Mekeng.

Wacana kepala daerah dipilih DPRD pertama kali dilontarkan oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia yang kemudian disambut oleh Presiden Prabowo Subianto.

Terbaru, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan dua pola dalam pemilihan kepala daerah. Kedua pola itu adalah gubernur dipilih oleh pemerintah pusat, sementara bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD.





Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kejagung Diminta Awasi Ekstra Proyek Pembangunan IKN

Selasa, 22 September 2026 | 22:15

Suahasil Beberkan Tiga Jurus Perkuat Pengawasan Bea Cukai, Apa Saja?

Selasa, 22 September 2026 | 21:51

KPK Didesak Periksa Nusron agar Tak Muncul Spekulasi Liar

Selasa, 22 September 2026 | 21:21

Jangan Omon-omon, Pelaksanaan MBG Harus Dipersempit ke Daerah 3T

Selasa, 22 September 2026 | 21:21

Raja Juli Sepi, Muncul Nusron

Selasa, 22 September 2026 | 21:12

Pakai Amine System, SP-ABG Pertamina Turunkan CO2 pada Gas jadi 5%

Selasa, 22 September 2026 | 21:07

Selebgram Jule Hanya Pemakai Etomidate, Bukan Pengedar

Selasa, 22 September 2026 | 20:54

Wacana Pencalonan Presiden-Wapres Cukup Didukung Dua Fraksi Ingkari Putusan MK

Selasa, 22 September 2026 | 20:36

KPK Kembali Sita Mobil Vinna Ledy Anggraheni Hasil Pemberian Pengusaha

Selasa, 22 September 2026 | 20:18

Swing Voters dan Pilkades Bekasi 2026

Selasa, 22 September 2026 | 19:59

Selengkapnya