Berita

Ketua Fraksi MPR RI Melchias Marcus Mekeng/RMOL

Politik

Melchias Marcus:

Lebih Bagus Kepala Daerah Dipilih DPRD seperti Era Soeharto

RABU, 30 JULI 2025 | 00:02 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memperoleh dukungan Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Marcus Mekeng.

Mekeng mengaku lebih suka kepala daerah dipilih melalui DPRD  seperti era Presiden ke-2 RI Soeharto. Sebab, menurutnya, pemilihan langsung oleh rakyat tidak membuat daerah bertambah maju pembangunannya.

“Karena terus terang dengan dipilih langsung oleh rakyat juga tidak membuat daerah-daerah tambah maju,” kata Mekeng di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Senayan, Selasa 29 Juli 2025.


Ia menambahkan banyak daerah yang mengandalkan anggaran dari pusat. Sehingga dan kepala daerah yang dipilih rakyat cenderung kurang memiliki kreativitas dalam memimpin daerahnya.

“Kreativitas dari pimpinan yang dipilih oleh rakyat nggak ada. Setelah dia duduk malah pusing mikir gimana cari uang,” kata Mekeng.

Karena itulah, Mekeng mengusulkan kepala daerah dipilih DPRD seperti zaman Orde Baru.

“Kalau DPRD pilih, dipilih orang yang udah bener-bener. Nggak asal orang yang punya duit, terus bisa jadi bupati, jadi gubernur. Tapi orang-orang yang punya kualitas, kemampuan pemimpinnya, integritasnya segala macam,” sambungnya.

Mekeng menuturkan, kepala daerah yang dipilih rakyat akan mengeluarkan ongkos politik cukup besar. Dikhawatirkan akan terjadi praktik korupsi ketika memimpin daerah lantaran uang yang sudah dikeluarkan harus kembali lagi.

“Kalau pilih rakyat itu ongkosnya kemahalan. Sementara gaji mereka kecil. Nah itu peluang orang untuk mikirin ini gimana balikin uang,” tutup Mekeng.

Wacana kepala daerah dipilih DPRD pertama kali dilontarkan oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia yang kemudian disambut oleh Presiden Prabowo Subianto.

Terbaru, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan dua pola dalam pemilihan kepala daerah. Kedua pola itu adalah gubernur dipilih oleh pemerintah pusat, sementara bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD.





Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya