Berita

Anggota DPD RI asal DKI Jakarta, Dailami Firdaus/Ist

Politik

Dailami Kritik Pemblokiran Rekening: Jangan Rusak Rasa Aman Rakyat Menabung!

SELASA, 29 JULI 2025 | 23:22 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kebijakan pemblokiran rekening bank yang tidak aktif selama tiga bulan menuai sorotan tajam. Alih-alih dianggap sebagai langkah antisipasi terhadap penyalahgunaan, aturan ini justru dinilai dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional.

Anggota DPD RI asal DKI Jakarta, Dailami Firdaus menyuarakan kekhawatirannya. Ia menilai kebijakan ini mesti diterapkan dengan penuh kehati-hatian dan berpihak pada rasa keadilan.

“Kalau uang itu hasil kejahatan seperti judi online atau pencucian uang, tentu wajar diblokir. Tapi bagaimana dengan masyarakat biasa yang menyimpan uang untuk sekolah anak, hajatan keluarga, atau kebutuhan masa depan?” kata Dailami melalui keterangan tertulisnya, Selasa 29 Juli 2025.


Pimpinan Komite III DPD RI ini mengingatkan bahwa jutaan rakyat Indonesia bekerja di sektor informal dan musiman seperti petani, nelayan, hingga pedagang kecil, yang tidak selalu bertransaksi rutin setiap bulan.

“Ini bukan cuma soal teknis bank. Ini soal rasa aman. Kalau rakyat mulai takut menyimpan uang karena khawatir diblokir, itu sinyal bahaya bagi sistem keuangan kita,” kata Dailami.

Lebih jauh, Dailami menyebutkan bahwa pemblokiran rekening seharusnya hanya dilakukan terhadap akun yang memang terindikasi kuat terlibat aktivitas ilegal. Bukan kepada masyarakat biasa yang rekeningnya ‘tidak bergerak’ karena alasan-alasan yang sah.

“Kebijakan ini harus punya pijakan hukum yang jelas, prosedur yang transparan, dan tidak dijalankan secara administratif sepihak oleh bank,” kata Dailami.

Ia juga mengingatkan, proses membuka blokir kerap rumit dan memakan waktu. Akibatnya, masyarakat kecil bisa terjebak dalam birokrasi yang tidak mereka pahami.

Dailami menawarkan beberapa solusi konkret, yakni Pemblokiran selektif, hanya untuk rekening dengan bukti kuat keterlibatan kriminal; Sosialisasi masif kepada masyarakat, agar tidak terjadi kepanikan atau miskomunikasi; Koordinasi lintas lembaga, antara bank, otoritas pengawas, dan pembuat regulasi; dan Evaluasi sistem deteksi rekening pasif, dengan mempertimbangkan konteks dan histori nasabah.

“Jangan asal blokir hanya karena sistem menyebut ‘rekening diam’. Lihat konteksnya, cek latar belakangnya. Dan yang paling penting: komunikasikan dengan jujur pada publik,” kata Dailami.




Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya