Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net

Politik

Kopdes Merah Putih akan Disuntik Pakai Sisa Anggaran Lebih

SELASA, 29 JULI 2025 | 02:18 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pendanaan untuk program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan menggerus likuiditas perbankan nasional. 

Pasalnya, dana yang digunakan untuk menopang program tersebut bukan berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK), melainkan dari APBN, termasuk Saldo Anggaran Lebih (SAL).

“Pendanaan yang disupport pemerintah kemarin termasuk yang kita gunakan dana SAL kita yang ada di BI (Bank Indonesia) disalurkan melalui fasilitas pinjaman dari perbankan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Senin 28 Juli 2025.


Sri Mulyani menargetkan Kopdes Merah Putih akan menjangkau 80.000 koperasi yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan, dengan total pembiayaan hingga Rp400 triliun. Anggaran ini diambil dari SAL APBN 2024 yang tercatat sebesar Rp457,5 triliun.

Ia menegaskan bahwa penempatan dana dilakukan terlebih dahulu di perbankan, sebelum disalurkan kepada koperasi dalam bentuk pinjaman. Dengan demikian, likuiditas perbankan akan menguat karena adanya penempatan dana pemerintah.

“Jadi ini menjawab apakah koperasi mengambil likuiditas dari DPK? Tidak. Kita menempatkan dana di bank tersebut, sehingga perbankan mendapatkan dana, bahkan biaya penempatan dana ini relatif murah,” ungkapnya.

Pendanaan ini akan disalurkan melalui empat bank nasional, yaitu BRI, BNI, Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Meski begitu, pemerintah tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pinjaman.

“Jadi ini bukan masalah jatah tiap koperasi harus dapat sekian, tapi melakukan proper due diligence agar pinjaman tersebut benar-benar bisa digunakan di dalam membangun ekonomi desa dan kelurahan,” tutup Sri Mulyani.



Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya