Konflik KONI-KOI, Jaringan Kemanusiaan Jatim Minta Presiden Turun Tangan

Sebanyak 180 atlet anak dari 20 kabupaten/kota di Jawa Timur menjadi korban konflik antara KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) dan KOI (Komite Olimpiade Indonesia) dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim IX 2025.

Para atlet cabang olahraga anggar yang sudah bertanding resmi kini dinyatakan ikut turnamen ilegal, meski mengantongi SK Gubernur dan mengikuti aturan teknis resmi Porprov.

Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan Menpora Dito Ariotedjo, meminta intervensi langsung dan evaluasi terhadap lembaga olahraga nasional.

"Ini adalah bentuk pembunuhan karakter terhadap anak-anak berprestasi," kata Agustinus Tedja G. K. Bawana selaku Ketua Umum Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur, seperti dikutip redaksi, Jumat, 25 Juli 2025.

Dampak dari konflik ini meliputi pencabutan medali, tidak adanya sertifikat resmi, hilangnya hak bonus, serta tekanan psikologis berat. Mereka juga menyebut telah terjadi pelanggaran terhadap UU Perlindungan Anak dan hukum perdata.

Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur mendesak pemerintah pusat dan daerah mengembalikan hak-hak atlet, memulihkan kondisi psikologis mereka, serta menjatuhkan sanksi kepada pihak yang menyalahgunakan kewenangan.

"Kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Kami mohon, hadirkan keadilan untuk anak-anak ini. Karena tidak ada kebanggaan bangsa tanpa penghormatan pada peluh perjuangan generasi penerusnya," pungkasnya.