Presiden Prancis Emmanuel Macron/Net
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa Prancis akan secara resmi mengakui Negara Palestina pada bulan September mendatang.
Keputusan ini menjadikan Prancis sebagai negara pertama dalam kelompok G7 yang mengambil langkah tersebut, di tengah perang berkepanjangan di Gaza dan meningkatnya tekanan internasional untuk mendorong solusi damai di Timur Tengah.
Dalam pernyataan resminya di platform X, Macron menyatakan bahwa pengumuman formal akan disampaikan dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York di bulan September.
“Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina,” tulis Macron, seperti dikutip dari
AFP pada Jumat, 25 Juli 2025.
Presiden Prancis itu menyebut perdamaian masih mungkin terwujud, sehingga gencatan senjata segera dan pembebasan semua sandera, serta bantuan kemanusiaan besar-besaran bagi rakyat Gaza harus direalisasikan.
“Kita membutuhkan gencatan senjata segera, pembebasan semua sandera, dan bantuan kemanusiaan besar-besaran bagi rakyat Gaza. Perdamaian itu mungkin," tegasnya.
Macron menambahkan bahwa pengakuan ini harus disertai dengan upaya demiliterisasi Hamas, rekonstruksi Gaza, serta pengakuan penuh Palestina terhadap eksistensi Israel.
“Kita harus membangun Negara Palestina yang mampu hidup berdampingan secara damai dengan Israel, berkontribusi pada keamanan semua orang di Timur Tengah. Tidak ada alternatif lain,” ujar Macron.
Pernyataan Macron langsung memicu respons dari berbagai pihak. Wakil Presiden Otoritas Palestina, Hussein al-Sheikh, menyambut baik keputusan tersebut, menyebutnya sebagai bentuk dukungan terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.
“Sikap ini mencerminkan komitmen Prancis terhadap hukum internasional dan pembentukan negara merdeka kami,” ujar Al-Sheikh.
Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam keputusan Macron, menyebutnya sebagai hadiah untuk terorisme pasca serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan lebih dari 1.200 orang di Israel.
“Negara Palestina dalam kondisi seperti ini akan menjadi landasan peluncuran untuk memusnahkan Israel, bukan untuk hidup damai di sampingnya,” ujar Netanyahu dalam unggahannya di X.
“Mari kita perjelas: Palestina tidak menginginkan negara di samping Israel; mereka menginginkan negara, bukan Israel," tambah Netanyahu.
Sementara Hamas menyambut baik keputusan Prancis, menyebutnya sebagai langkah positif ke arah yang benar, dan mendesak negara-negara lain untuk mengikuti jejak Paris.
Amerika Serikat, sekutu utama Israel, menolak langkah Prancis. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan pengakuan itu ceroboh dan menghambat upaya gencatan senjata yang sedang berlangsung.
Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer mengatakan akan mengadakan panggilan darurat dengan para pemimpin Prancis dan Jerman untuk membahas solusi jangka pendek demi menghentikan kekerasan.
“Kenegaraan adalah hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina,” ujar Starmer, seraya menyatakan bahwa gencatan senjata adalah jalan menuju pengakuan negara Palestina dan solusi dua negara.
Sejak serangan 7 Oktober 2023, militer Israel telah melancarkan operasi besar-besaran di Jalur Gaza. Kementerian kesehatan Gaza menyebutkan sedikitnya 59.106 orang telah tewas, dengan sebagian besar wilayah hancur menjadi puing-puing.
Laporan terbaru dari UNRWA menyatakan bahwa satu dari lima anak di Kota Gaza kini mengalami malnutrisi, dan jumlahnya terus meningkat setiap hari. Lebih dari 100 organisasi bantuan telah memperingatkan risiko kelaparan massal, menyerukan tindakan cepat dari komunitas internasional.
