Warga mengungsi di provinsi Surin, Thailand, 24 Juli 2025/
Krisis di perbatasan Thailand dan Kamboja kian memburuk, dipicu oleh bentrokan paling berdarah antara kedua negara dalam sepuluh tahun terakhir.
Kementerian Dalam Negeri Thailand pada Jumat, 25 Juli 2025, melaporkan bahwa 100,672 warga dari empat provinsi perbatasan telah dipindahkan ke hampir 300 tempat penampungan sementara. Sementara jumlah korban jiwa terus meningkat hingga 14 orang.
"Jumlah korban tewas telah meningkat menjadi 14 orang, terdiri dari 13 warga sipil dan satu tentara," ungkap Kementerian Kesehatan Kerajaan Thailand, seperti dimuat AFP.
Pertempuran pecah hebat pada Kamis, 24 Juli 2025, melibatkan jet tempur F-16 Thailand, tank, artileri, dan pasukan darat. Tentara Thailand menyebut pertempuran terkonsentrasi di enam titik utama, termasuk di sekitar dua kuil kuno yang selama ini diperebutkan.
Kamboja dikabarkan meluncurkan roket dan peluru ke arah wilayah Thailand, sementara jet-jet tempur Thailand membalas dengan menyerang sejumlah target militer di seberang perbatasan.
Pro Bak (41), seorang warga Kamboja aku tinggal sangat dekat di daerah perbatasan dan tembakan masih berlangsung hingga Jumat pagi.
“Saya sedang membawa istri dan anak-anak ke kuil Buddha untuk mencari perlindungan. Saya tidak tahu kapan kami bisa pulang,” ujarnya.
Konflik ini merupakan lanjutan dari ketegangan yang membara sejak bentrokan kembali terjadi pada Mei lalu, menewaskan seorang tentara Kamboja.
Meskipun pengadilan PBB sempat menyelesaikan sengketa tersebut pada 2013, ketegangan tak pernah benar-benar surut. Bentrokan serupa pada periode 2008-2011 sebelumnya telah menewaskan sedikitnya 28 orang dan menyebabkan puluhan ribu orang mengungsi.
Situasi diplomatik pun memburuk. Pada Kamis Thailand mengusir duta besar Kamboja setelah lima tentaranya terluka oleh ranjau darat.
Kamboja merespons dengan menurunkan hubungan diplomatik ke tingkat terendah, menarik semua diplomatnya kecuali satu, dan mengusir diplomat Thailand dari Phnom Penh.
Thailand juga menuduh pasukan Kamboja menargetkan infrastruktur sipil, termasuk sebuah rumah sakit dan pom bensin yang terkena roket.
Di tengah meningkatnya korban dan eksodus warga sipil, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet meminta Dewan Keamanan PBB untuk menggelar pertemuan darurat. Pertemuan itu dijadwalkan berlangsung Jumat malam waktu New York.
