Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 24 Juli 2025/RMOL
Usulan Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) soal pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih oleh DPRD atau pemilu tidak langsung, direspons Ketua DPR Puan Maharani.
Puan berpandangan bahwa usulan Cak Imin tersebut masih sebatas wacana.
“Yang pertama terkait dengan apa yang disampaikan oleh Cak Imin Itu masih merupakan wacana,” kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 24 Juli 2025.
Atas dasar itu, Puan meyakini bahwa semua fraksi di DPR dan partai politik secara keseluruhan tentu akan membahas wacana yang dilontarkan oleh Cak Imin tersebut.
“Tentu saja semua partai harus berkumpul, berunding untuk mendiskusikan hal tersebut dan harus dibahas sesuai dengan mekanismenya,” ujarnya.
Sebab, kata Puan, untuk mengimplementasikan usulan terkait Pilkada tersebut harus sesuai mekanisme yang berlaku.
“Pembahasan tersebut harus ada mekanisme yang diatur terkait dengan hal tersebut,” pungkasnya.
Diberitakan
RMOL sebelumnya, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin turut mengusulkan penyempurnaan tata kelola politik nasional. Ia menilai perlu adanya regulasi baru yang mampu menciptakan sistem politik yang lebih kondusif untuk percepatan pembangunan.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada). Menurutnya, proses politik yang terlalu panjang justru memperlambat konsolidasi di daerah.
“Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, maksimal pemilihan kepala daerah maksimal dipilih oleh DPRD. Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak,” kata Cak Imin dalam sambutan pada perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-27 PKB yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu malam, 23 Juli 2025.
Cak Imin yang juga menjabat Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat itu juga menyoroti belum adanya keputusan final terkait pemisahan jadwal antara Pemilu legislatif dan Pilkada.
"Ada isu belum putus di DPR. Pemisahan Pilkada dan Pemilihan Umum. Dari keputusan itu yang disetujui oleh teman-teman penundaan pemilihan DPRD saja," ungkapnya.
