Pengamat politik dan kebijakan publik Adib Miftahul/Ist
Beragam kebijakan Bupati Pati Sudewo yang belum genap enam bulan memimpin banjir kritik.
Kebijakan kontoversial Sudewo antara lain menaikkan Pajak Bumi Bangunan (PBB) sampai 250 persen, rencana pajak Pedagang Kaki Lima (PKL), gaya kepemimpinan mirip Orde Baru, hingga dugaan nepotisme dalam perekrutan direksi RSUD Soewondo.
Menanggapi hal itu, pengamat politik dan kebijakan publik Adib Miftahul mengatakan bahwa dinamika panas di Pati disebabkan faktor utama Bupati Sudewo yang tidak mengerti esensi demokrasi.
Padahal Sudewo harusnya memahami bahwa teori demokrasi terletak pada partisipasi aktif warga negara dalam menentukan arah pemerintahan dan kebijakan publik, juga adanya jaminan kebebasan dan kesetaraan.
"Menantang rakyatnya sendiri itu gaya preman. Padahal Dia (Sudewo) saat kampanye itu memohon dan seolah mengemis minta suara rakyat Pati. Banyak memberikan janji, ketika terpilih, gaya dan model kepemimpinan malah berbalik menantang rakyat.
Adib menilai Sudewo seperti mabuk kekuasaan dan tidak memahami serta lupa akan esensi bahwa dalam demokrasi.
"Sudewo adalah pelayan rakyat. Bosnya yang punya kedaulatan tertingggi itu ya rakyat," kata akademisi Fisip UNIS Tangerang, Banten ini.
Adib melanjutkan, lolosnya kebijakan yang dinilai merugikan rakyat Pati juga dikarenakan redupnya pengawasan dari DPRD Pati. Sebab, dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, DPRD harusnya menjadi yang pertama dan terdepan untuk mengkoreksi sesuai tupoksinya.
"Maka, ketika misalnya ada kecurigaan dari publik bahwa DPRD sudah tersandera, karena diduga sudah dibagi-bagi proyek adalah hal yang lumrah dan wajar," kata Adib.
Adib yang juga menjabat Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) ini mengkritik kinerja Sudewo yang penuh pencitraan, yaitu hanya eksis pada rutinitas seremonial tanpa menyentuh akar persoalan.
"Contoh pencitraan yang dibungkus keberhasilan adalah soal pembangunan jalan-jalan," kata Adib.
Adib melanjutkan, Sudewo secara moral mempunyai beban kasus yang menyeretnya pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumahnya dengan menyita uang sekitar Rp3 miliar dalam kaitan penanganan kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan November 2023.
"Sudewo harusnya malu dan mencontoh Presiden Prabowo Subianto yang bertransformasi sebagai pemimpin egaliter dekat dengan rakyat, dari figur pemimpin elitis yang dulu penuh stempel bagian dari Orde Baru," demikian Adib.
