Berita

Presiden Prabowo Subianto saat peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu/Ist

Bisnis

Kopdes Merah Putih Solusi Konkret Lawan Mafia Pangan

RABU, 23 JULI 2025 | 14:45 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendampingi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dalam peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.  

Mentan Amran menyambut positif gerakan koperasi ini. Menurutnya, koperasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) akan menjadi ujung tombak dalam membangun sistem distribusi pangan yang lebih adil, sekaligus meningkatkan daya saing petani di tingkat lokal.

“Koperasi adalah solusi konkret untuk memotong jalur panjang distribusi pangan. Kalau koperasi desa kuat, petani tidak lagi dijepit tengkulak atau mafia. Ini momentum kebangkitan ekonomi desa,” tegas Mentan Amran dalam keterangannya, Rabu, 23 Juli 2025.


Ia juga menegaskan bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) akan mendukung penuh KDMP. Melalui koperasi, ke depan tidak boleh lagi ada pupuk oplosan yang merugikan petani, beras yang tidak sesuai mutu, maupun minyak goreng yang tak sesuai takaran dan merugikan masyarakat.

“Koperasi desa akan menjadi simpul baru dalam tata niaga pangan nasional yang lebih sehat dan berpihak pada petani. Upaya ini sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia,” tandasnya. 

Menurut Presiden Prabowo, konsep koperasi ibarat lidi yang lemah jika berdiri sendiri, namun menjadi kuat bila disatukan. Semangat gotong royong dan kebersamaan menjadi inti dari gerakan koperasi, yang diharapkan mampu mengangkat kekuatan ekonomi rakyat kecil menjadi pilar kekuatan nasional. 

Prabowo juga menyoroti praktik-praktik curang dalam distribusi pangan yang merugikan masyarakat luas. Ia mencontohkan manipulasi kualitas beras yang marak terjadi, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara lain.

“Banyak yang nakal, beras biasa diganti saja stempelnya jadi beras premium. Tapi ini terjadi di banyak negara, di Malaysia juga lagi heboh. Tapi ini harus kita tertibkan,” tegas Presiden.

Menurut Presiden, praktik-praktik ini adalah bentuk anomali ekonomi yang harus segera dilacak dan dihentikan. Ia menekankan bahwa saat ini negara memiliki kemampuan yang jauh lebih baik untuk mengawasi mutu dan distribusi pangan.

“Sekarang kita bisa cepat lacak. Laboratorium untuk periksa mutu beras, pangan, dan sebagainya sudah banyak di daerah. Kecerdasan buatan juga sudah tersedia, jadi permainan-permainan seperti itu bisa langsung kita deteksi,” pungkasnya.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya