Berita

Presiden Prabowo Subianto saat peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu/Ist

Bisnis

Kopdes Merah Putih Solusi Konkret Lawan Mafia Pangan

RABU, 23 JULI 2025 | 14:45 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendampingi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dalam peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.  

Mentan Amran menyambut positif gerakan koperasi ini. Menurutnya, koperasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) akan menjadi ujung tombak dalam membangun sistem distribusi pangan yang lebih adil, sekaligus meningkatkan daya saing petani di tingkat lokal.

“Koperasi adalah solusi konkret untuk memotong jalur panjang distribusi pangan. Kalau koperasi desa kuat, petani tidak lagi dijepit tengkulak atau mafia. Ini momentum kebangkitan ekonomi desa,” tegas Mentan Amran dalam keterangannya, Rabu, 23 Juli 2025.


Ia juga menegaskan bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) akan mendukung penuh KDMP. Melalui koperasi, ke depan tidak boleh lagi ada pupuk oplosan yang merugikan petani, beras yang tidak sesuai mutu, maupun minyak goreng yang tak sesuai takaran dan merugikan masyarakat.

“Koperasi desa akan menjadi simpul baru dalam tata niaga pangan nasional yang lebih sehat dan berpihak pada petani. Upaya ini sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia,” tandasnya. 

Menurut Presiden Prabowo, konsep koperasi ibarat lidi yang lemah jika berdiri sendiri, namun menjadi kuat bila disatukan. Semangat gotong royong dan kebersamaan menjadi inti dari gerakan koperasi, yang diharapkan mampu mengangkat kekuatan ekonomi rakyat kecil menjadi pilar kekuatan nasional. 

Prabowo juga menyoroti praktik-praktik curang dalam distribusi pangan yang merugikan masyarakat luas. Ia mencontohkan manipulasi kualitas beras yang marak terjadi, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara lain.

“Banyak yang nakal, beras biasa diganti saja stempelnya jadi beras premium. Tapi ini terjadi di banyak negara, di Malaysia juga lagi heboh. Tapi ini harus kita tertibkan,” tegas Presiden.

Menurut Presiden, praktik-praktik ini adalah bentuk anomali ekonomi yang harus segera dilacak dan dihentikan. Ia menekankan bahwa saat ini negara memiliki kemampuan yang jauh lebih baik untuk mengawasi mutu dan distribusi pangan.

“Sekarang kita bisa cepat lacak. Laboratorium untuk periksa mutu beras, pangan, dan sebagainya sudah banyak di daerah. Kecerdasan buatan juga sudah tersedia, jadi permainan-permainan seperti itu bisa langsung kita deteksi,” pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya