Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan CEO Danantara, Rosan Roeslani/RMOL
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyerahkan dokumen pra studi kelayakan (feasibility study) 18 proyek prioritas hilirisasi dan ketahanan energi nasional kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia.
Penyerahan dilakukan secara simbolis melalui penandatanganan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan CEO Danantara, Rosan Roeslani, di Gedung ESDM, Jakarta pada Selasa, 22 Juli 2025.
Bahlil mengungkapkan, total nilai investasi dari 18 proyek tersebut mencapai 38,63 miliar Dolar AS atau sekitar Rp618,13 triliun.
"Kami ada sekitar 18 proyek yang sudah siap pra-FS. Dengan total investasi sebesar 38,63 miliar Dolar AS, atau setara dengan Rp618,13 triliun. Ini di luar ekosistem baterai mobil listrik," kata Bahlil dalam penyerahan tersebut.
Ia merinci proyek tersebut terdiri dari 8 proyek hilirisasi di sektor mineral dan batu bara (dengan nilai investasi 20,1 miliar Dolar AS), kemudian dua proyek ketahanan energi (14,5 miliar Dolar AS), dan tiga proyek hilirisasi pertanian (444,3 juta Dolar AS).
Kemudian dua proyek transmisi energi (2,5 miliar Dolar AS), dan tiga proyek hilirisasi kelautan dan perikanan (1,08 miliar Dolar AS).
Mnurutnya, belasan proyek tersebut sudah melewati berbagai kajian dengan proses panjang, mulai dari diskusi intensif, kajian akademis, hingga keterlibatan pengusaha. Namun Bahlil menekankan bahwa dokumen ini belum bersifat final.
"Jadi ini belum sempurna namanya kan kajian pra-FS. Untuk penyempurnaannya ini kita serahkan kepada Danantara karena Danantara yang punya uang untuk melakukan penyempurnaan karena kita uangnya setengah-setengah, jadi penyelesaiannya juga tidak utuh," tuturnya.
Lebih lanjut, Bahlil menyebut bahwa 18 proyek tersebut berpotensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yakni mencapai lebih dari 276 ribu orang, mayoritas dari hilirisasi minerba, dengan perkiraan 104.974 orang.
"Penciptaan lapangan pekerjaannya potensinya hampir 300 ribu lapangan kerja yang bisa diciptakan. Sebagian sudah bisa kita eksekusi di bulan-bulan atau tahun ini, karena ini amanah dari bapak Presiden," pungkasnya.
